Sumbawanews.com,- Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) melarang keras jurnalis memasuki kantor persnya, langkah terbaru dalam upaya membatasi akses media sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Keputusan ini diumumkan oleh Acting Pentagon Press Secretary Joel Valdez, yang menyatakan bahwa ruang tersebut telah diubah statusnya menjadi “Sensitive Compartmented Information Facility” (SCIF) karena digunakan oleh penulis pidato yang memiliki akses ke informasi rahasia pemerintah.
Valdez menjelaskan bahwa para penulis pidato tersebut secara rutin menangani dokumen klasifikasi tinggi dan memerlukan akses ke SIPRNet, jaringan komputer aman militer yang digunakan untuk berbagi informasi rahasia. “Akibatnya, jurnalis tidak lagi diizinkan memasuki ruang tersebut,” ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada Al Jazeera. Akses ke kantor Assistant to the Secretary of War for Public Affairs dan kantor Press Secretary kini hanya bisa diperoleh melalui janji temu, dengan menggunakan gelar resmi yang dipilih pemerintahan Trump—yaitu “Secretary of War”—untuk menunjuk Pete Hegseth sebagai menteri pertahanan.
Langkah ini mengikuti serangkaian kebijakan yang secara sistematis mempersempit ruang bagi media untuk meliput militer dan institusi pemerintah. Pada Maret lalu, Pentagon menghentikan izin media untuk memiliki kantor tetap di kompleks Pentagon, menyusul keputusan pengadilan yang mendukung gugatan The New York Times terhadap aturan baru penerbitan kartu pers. Selain itu, jurnalis kini wajib didampingi petugas resmi saat berada di dalam kompleks Pentagon—kebijakan yang hingga kini masih ditantang dalam gugatan hukum terpisah.
Organisasi jurnalistik terkemuka, National Press Club, mengecam kebijakan ini sebagai “pemerkosaan yang mengkhawatirkan” terhadap kebebasan pers. “Peliputan independen terhadap militer AS bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” tegas Mark Schoeff Jr., presiden National Press Club. “Semakin jauh jurnalis dipisahkan dari institusi yang mereka liput, semakin sedikit informasi, transparansi, dan pengawasan yang diterima rakyat Amerika. Setiap upaya membatasi akses ini harus menjadi alarm bagi siapa pun yang percaya pada masyarakat yang bebas dan terinformasi.”
Kelompok advokasi kebebasan pers, Freedom of the Press Foundation, juga menyuarakan kecaman tajam. “Sulit membayangkan apa yang sebenarnya ‘rahasia’ di kantor pers Pentagon saat ini—selain fakta bahwa hampir semua informasi yang dirilis oleh Pentagon Hegseth tidak benar,” kata Seth Stern, kepala advokasi organisasi tersebut. “Ini bukan soal keamanan nasional. Ini soal kebohongan yang dikemas sebagai kebijakan.”
