Sumbawanews.com,- Anggaran senilai Rp12 triliun yang dialokasikan untuk program Mandat Bantuan Gaji (MBG) dinilai sebagai bentuk pemborosan yang tak terpuji oleh Jaringan Pendidikan dan Pemberdayaan Indonesia (JPPI). Menurut analisis lembaga ini, dana sebesar itu cukup untuk membiayai pendidikan dasar bagi lebih dari 2,4 juta anak dari keluarga tidak mampu selama satu tahun penuh.
JPPI menghitung, biaya rata-rata pendidikan dasar per siswa di Indonesia mencapai Rp4,9 juta per tahun, termasuk biaya operasional sekolah, seragam, buku, dan transportasi. Dengan angka itu, Rp12 triliun mampu menjangkau 2.448.980 anak. Jumlah ini hampir menyamai populasi siswa SD dan SMP di provinsi Jawa Barat, yang merupakan provinsi terpadat di Indonesia.
Lembaga ini menyoroti ketidakseimbangan prioritas kebijakan. Sementara ratusan ribu anak masih kesulitan mengakses pendidikan layak, dana besar justru digunakan untuk subsidi gaji yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan distorsi pasar tenaga kerja. “Ini bukan soal jumlah uangnya, tapi soal keadilan dan keberlanjutan,” ujar Ketua JPPI, dalam keterangan resminya.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 juta anak usia sekolah dasar dan menengah di Indonesia masih putus sekolah atau tidak terdaftar di sekolah formal. Sebagian besar berasal dari keluarga miskin, tinggal di daerah terpencil, atau menjadi korban dampak ekonomi pasca-pandemi.
JPPI mendesak pemerintah segera merevisi skema MBG dan mengalihkan sebagian anggarannya ke program pendidikan inklusif, beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas guru di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Bukan subsidi jangka pendek yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.
Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas kritik ini. Namun, tekanan dari berbagai elemen masyarakat sipil terus meningkat, terutama menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
