Sumbawanews.com,- Islamabad – Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif, menyatakan bahwa kesepakatan kerangka perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat telah mencapai titik terdekatnya dalam sejarah hubungan kedua negara yang penuh ketegangan. Dalam unggahan di platform X, Sharif menegaskan bahwa perdamaian “belum pernah sedekat ini,” meski ia mengakui adanya perbedaan laporan mengenai rincian teknis kesepakatan tersebut.
Kedua pihak, yang saling berperang sejak Februari lalu setelah serangan udara gabungan AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan puluhan pejabat militer, kini berada di ambang gencatan senjata permanen. Serangan balasan Iran yang melumpuhkan puluhan pangkalan militer AS di kawasan Teluk dan menutup Selat Hormuz—jalur strategis pelayaran global—telah memicu krisis ekonomi dan kemanusiaan di seluruh wilayah.
Menurut Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, kesepakatan yang tengah disusun terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup penghentian total permusuhan, termasuk penghentian serangan Israel terhadap Lebanon, serta komitmen untuk tidak melancarkan serangan balasan di masa depan. Tahap kedua akan membahas isu-isu teknis: pencabutan sanksi ekonomi, pencairan aset Iran yang dibekukan, dan pengaturan masa depan program nuklir Teheran. Araghchi menekankan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kedaulatan Iran dan Oman, dan menegaskan bahwa pendekatan baru Iran akan berbeda dari masa lalu.
Di sisi AS, seorang pejabat senior mengonfirmasi bahwa kesepakatan “sangat dekat,” namun belum final. Ia menyatakan bahwa pencabutan sanksi dan pelepasan aset Iran akan bersyarat dan bergantung pada kepatuhan penuh Tehran terhadap komitmen nuklirnya. Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya juga menegaskan bahwa tidak ada dana atau aset yang akan langsung dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin tim negosiasi, memperingatkan bahwa “komitmen yang dibuat harus ditepati. Tidak ada alasan.” Pernyataan itu menggambarkan kekhawatiran mendalam Teheran terhadap kepercayaan pada pemerintahan Presiden Donald Trump, yang sebelumnya pernah membatalkan kesepakatan nuklir 2015 meski telah ditandatangani.
Pakistan, yang telah berperan sebagai mediator netral sejak awal konflik, terus mendorong dialog antara kedua belah pihak. Negara ini juga menjadi saluran komunikasi utama antara Washington dan Teheran, mengingat tidak adanya hubungan diplomatik langsung antara AS dan Iran sejak 1980.
Meski optimisme meningkat, para pengamat memperingatkan bahwa kesepakatan ini masih rapuh. Ketidakpercayaan mendalam, sejarah pelanggaran janji, dan tekanan dari aktor regional seperti Israel dan kelompok bersenjata di Timur Tengah tetap menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas jangka panjang.
Jika kesepakatan ini akhirnya ditandatangani, ini akan menjadi momen sejarah yang mengakhiri perang terpanjang dan paling mematikan di Timur Tengah dalam satu dekade terakhir—sekaligus membuka jalan bagi pemulihan ekonomi regional dan stabilitas pasar energi global.
