Sumbawanews.com,- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan terjadi migrasi besar-besaran pemukim Israel ke wilayah Tepi Barat yang diduduki. Dalam pidato pada Selasa (25/8/2026) malam, ia menegaskan pemerintahnya telah melegalkan 104 komunitas pemukiman dan 160 pertanian, dengan rencana menambah lebih banyak lagi. Netanyahu menyebut upaya ini sebagai wujud memenuhi visi Tanah Israel dan mempersiapkan tanah untuk kedatangan gelombang imigran baru. Pernyataan ini disampaikan di tengah peningkatan ketegangan di wilayah tersebut, termasuk aksi pengepungan rumah warga Palestina di Qusra, sebelah selatan Nablus, pada 12 Agustus 2026.
Netanyahu, yang memimpin Partai Likud menjelang pemilu Oktober 2026, menjadikan ekspansi permukiman sebagai strategi politik utama. Pemerintahannya telah mempercepat pembangunan permukiman ilegal, termasuk struktur darurat yang sebelumnya dianggap sementara, kini menjadi bagian permanen dari lanskap Tepi Barat. Saat ini, diperkirakan lebih dari 700 ribu pemukim Israel tinggal di permukiman ilegal di wilayah tersebut sejak pendudukan pasca-Perang 1967.
Rencana proyek permukiman E1, yang berpotensi memisahkan Tepi Barat dengan Yerusalem Timur, menjadi sorotan internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab secara tegas mengutuk rencana itu, menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam keberlangsungan solusi dua negara. Mereka menegaskan bahwa proyek E1 bertentangan dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan bahkan Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump yang menolak aneksasi dan pemindahan paksa.
PBB telah berulang kali menyatakan bahwa semua permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal dan merusak prospek perdamaian berkelanjutan. Para menteri luar negeri itu memperingatkan bahwa tindakan semacam ini tidak hanya menghancurkan harapan terwujudnya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tetapi juga memperdalam ketegangan regional dan mengancam stabilitas global.
