Sumbawanews.com,- Perwakilan BEM UBK dan sejumlah aliansi mahasiswa menyatakan bahwa pertemuan mediasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, tidak mengakhiri gelombang aksi mereka. Meski telah menyampaikan empat tuntutan utama secara resmi, mereka menegaskan: jika tidak ada respons nyata dalam waktu 5×24 jam, demonstrasi skala besar akan kembali digelar.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, menjelaskan bahwa kehadiran mereka dalam mediasi bukanlah tanda menyerah, melainkan upaya strategis untuk memastikan suara rakyat dan mahasiswa didengar di tingkat tertinggi pemerintahan. “Kami tidak mengganti jalan perjuangan dengan ruang pertemuan. Kami hanya memperluas saluran,” ujar Abdi, Selasa (16/6/2026).
Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam pada Senin (15/6), para mahasiswa menyerahkan memorandum berisi empat klaster tuntutan yang telah dikaji mendalam. Pertama, terkait fiskal dan pendidikan: mereka menuntut moratorium serta audit transparan terhadap proyek MBG (Mega Budget Government), sekaligus mengalihkan alokasi dana tersebut untuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) demi mewujudkan pendidikan tinggi gratis dan progresif.
Kedua, dalam klaster hukum dan supremasi sipil, mahasiswa meminta pemerintah daerah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR agar segera melakukan tinjauan ulang terhadap Undang-Undang Kepolisian yang baru disahkan. Mereka menilai regulasi itu melemahkan kontrol sipil atas aparat keamanan.
Ketiga, di bidang moneter dan energi, mereka mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi, yang dinilai telah menghancurkan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, mereka meminta otoritas moneter melakukan intervensi aktif untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus tergerus.
Plt Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menanggapi bahwa seluruh poin yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan Gibran dalam batas kewenangan dan kerangka hukum yang berlaku. “Tidak ada janji, tapi ada kewajiban untuk menelaah,” katanya.
Namun bagi mahasiswa, kata Abdi, “tidak ada akhir dalam perjuangan.” Mereka menegaskan bahwa mediasi hanyalah satu bab, bukan penutup. Jika pemerintah tidak menunjukkan tindakan konkret, aksi massa akan kembali ke jalanan—dengan jumlah yang lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih tak terbendung.
Pertemuan itu memang menjadi momen langka: seorang wakil presiden menerima langsung perwakilan mahasiswa tanpa pengawalan ketat atau penundaan. Namun bagi generasi yang tumbuh di bawah tekanan ekonomi dan kebijakan yang sering terasa jauh dari rakyat, dialog bukanlah akhir perjalanan—melainkan awal dari tekanan yang lebih sistematis.
Di balik pintu Istana, kata-kata mungkin telah terucap. Tapi di luar sana, di kampus-kampus, di kantin-kantin, di ruang-ruang kosong asrama, semangat perlawanan tetap menyala. Dan mereka siap bergerak.
