Sumbawanews.com,- Jakarta — Integritas aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar slogan, tapi fondasi yang harus dibangun secara sistematis, berkelanjutan, dan terukur. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas, sebuah inisiatif digital yang dirancang untuk mengubah budaya pelayanan publik dari yang berorientasi pada penerimaan keuntungan pribadi, menjadi budaya yang berpijak pada kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, reformasi birokrasi tidak bisa diukur hanya dari jumlah regulasi yang diterbitkan, tetapi dari seberapa sering seorang warga di desa terpencil mendapatkan pelayanan tanpa harus membayar “uang administrasi” atau menghadapi pungli terselubung. “Di situlah integritas benar-benar berbicara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).
Program yang telah diuji coba di 12 instansi percontohan ini berhasil melibatkan 62.750 ASN — melebihi target awal sebanyak 56.788 orang — dengan materi yang mencakup pengenalan bentuk korupsi, pengambilan keputusan etis, hingga peran ASN sebagai agen perubahan. Setiap peserta yang menyelesaikan modul akan mendapatkan sertifikat resmi dari LAN yang setara dengan jam pelajaran (JP) dalam sistem pengembangan kompetensi nasional.
Rini mengungkapkan lima pilar strategis yang menjadi dasar program ini:
Pertama, integritas sebagai pilar utama reformasi birokrasi. Setiap penyederhanaan prosedur pelayanan harus dirancang dengan memasukkan prinsip antikorupsi, bukan hanya efisiensi teknis. Kedua, penguatan budaya kerja berbasis nilai BerAKHLAK — Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif — yang menggantikan mentalitas “dilayani” dengan semangat “melayani tanpa imbalan”.
Pilar ketiga menekankan pembelajaran integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan kompetensi ASN. Ini menandai pergeseran paradigma: moral bukan lagi hal sekunder, tapi kompetensi inti yang dihargai setara dengan keterampilan teknis. Keempat, pemerataan akses. Banyak pemerintah daerah belum memiliki sistem pembelajaran digital mandiri. Untuk itu, PANRB dan LAN telah menyediakan platform terpadu bernama Smart ASN, yang bisa diakses seluruh instansi tanpa biaya tambahan.
Pilar kelima adalah dukungan kebijakan nasional. Pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengikuti program ini. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta memantau partisipasi pegawai melalui dashboard monitoring INDATA KPK, sehingga kepatuhan menjadi bagian dari evaluasi kinerja.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan, integritas adalah jembatan antara kebijakan yang baik dan pelayanan yang adil. “Masyarakat tidak menilai negara dari undang-undang, tapi dari petugas yang melayaninya. Jika ASN bersih, maka kepercayaan publik tumbuh. Jika ASN korup, maka keadilan hancur,” katanya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis membangun birokrasi yang tidak hanya efisien, tapi juga berhati nurani. Dengan mengintegrasikan etika ke dalam sistem karier, pemerintah berusaha memastikan bahwa kenaikan jabatan tidak lagi diukur hanya dari laporan kinerja, tapi juga dari integritas yang dibuktikan setiap hari di lapangan.
