Sumbawanews.com,- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan rencana kembali menggelar aksi massa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, menyusul demonstrasi sebelumnya pada 12 Juni 2026. Aksi mendatang, kata dia, akan melibatkan seluruh organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang merasakan beban ekonomi semakin berat.
Dalam wawancara eksklusif di program *Rakyat Bersuara* di iNews TV pada Rabu malam (17/6/2026), Yatalathof menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap konsolidasi nasional sebelum menentukan tanggal pasti. “Kami belum umumkan waktunya, tapi pasti akan kembali ke Bundaran HI. Konsolnas dulu, baru kita gerakkan massa,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat saat ini menghadapi “kemacetan mobilitas sosial”—sebuah istilah yang digunakannya untuk menggambarkan stagnasi kehidupan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, melonjaknya biaya hidup, dan terbatasnya lapangan kerja. “Ini bukan soal gaji atau harga beras saja. Ini soal masa depan yang terhambat, soal harapan yang terus ditunda,” kata Yatalathof.
Menurutnya, aksi yang digagas BEM UI bukan sekadar protes, tapi upaya membangun kekuatan kolektif untuk mendorong perubahan struktural. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah memecah belenggu sistem yang membuat rakyat semakin terpinggirkan, bukan sekadar menuntut kebijakan sementara.
Aksi sebelumnya di Bundaran HI, yang berlangsung selama beberapa jam dan diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, berakhir damai meski sempat memicu penutupan sementara ruas Jalan Sudirman. Polisi mengaku tidak menemukan indikasi kekerasan atau provokasi, dan justru mendapat respons positif dari pengendara yang membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan.
Yatalathof menambahkan, BEM UI tengah membangun aliansi dengan organisasi mahasiswa lain, termasuk BEM dari universitas negeri dan swasta, untuk memperkuat koordinasi dan memastikan aksi berjalan terstruktur, aman, dan berdampak. “Kami tidak ingin gerakan ini diambil alih atau disalahartikan. Ini adalah suara rakyat, bukan suara kelompok,” tegasnya.
Rencana aksi ini menjadi sorotan nasional, mengingat situasi ekonomi yang masih belum stabil dan tekanan sosial yang terus meningkat di tengah kebijakan pemerintah yang dianggap kurang responsif terhadap keluhan masyarakat menengah ke bawah.
