Sumbawanews.com,- Lebih dari 5.300 orang—kebanyakan warga asing—masih terperangkap di jaringan pusat penipuan online yang dikuasai milisi di perbatasan Myanmar-Thailand, lebih dari setahun setelah operasi besar-besaran membongkar ratusan lokasi serupa. Data yang diungkap oleh Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance (CSNHTV) menunjukkan, para korban yang terjebak berasal dari berbagai negara: sekitar 1.600 warga China, 200 warga Myanmar, 20 warga Thailand, serta warga dari Filipina, Taiwan, Malaysia, Brasil, Rusia, Kenya, Uganda, Rwanda, dan Zimbabwe.
Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang menginjak-injak hak asasi manusia, menjadi tenaga kerja paksa dalam skema penipuan digital berskala global yang menghasilkan miliaran dolar AS setiap tahun. Menurut PBB, pusat-pusat semacam ini—terutama di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata seperti Democratic Karen Buddhist Army (DKBA)—beroperasi seperti penjara modern, di mana korban sering mengalami kekerasan fisik, ancaman kematian, dan penyiksaan psikologis.
Operasi penyelamatan yang dipimpin Thailand tahun lalu berhasil membebaskan sekitar 5.000 orang dari kompleks di Myawaddy, namun upaya itu tidak menyentuh seluruh jaringan. CSNHTV mengungkapkan bahwa sebagian besar fasilitas di wilayah DKBA belum pernah disentuh otoritas, sehingga sindikat kriminal terus menjalankan operasi mereka tanpa hambatan. “Banyak korban masih dikurung tanpa akses ke luar, tanpa kontak dengan keluarga, dan tanpa harapan,” kata kelompok itu dalam surat resmi yang dikirim ke kepolisian Thailand pada Senin (22/6).
Pemerintah Myanmar yang berada di bawah kendali junta militer, yang sebelumnya mengklaim telah membersihkan pusat-pusat penipuan, tidak memberikan respons atas permintaan konfirmasi dari Reuters. Sementara itu, dua pejabat DKBA yang dihubungi juga menolak berkomentar. Padahal, laporan PBB menegaskan bahwa jaringan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan regional dan menjadi saluran pencucian uang lintas batas.
Korban-korban yang berhasil lolos seringkali datang dengan luka fisik dan trauma mendalam. Foto-foto dari penyelamatan tahun 2025 menunjukkan warga China, Vietnam, dan Ethiopia yang wajahnya tertutup, duduk terdiam dalam barisan—tanda kehancuran psikologis yang tak terlihat oleh kamera. Banyak dari mereka dipaksa menjalankan skema penipuan telekomunikasi, investasi palsu, dan penipuan cinta daring yang menargetkan korban di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara.
Meski sejumlah negara telah meningkatkan kerja sama intelijen dan patroli perbatasan, upaya penegakan hukum masih terhambat oleh ketidakstabilan politik di Myanmar dan kekuasaan de facto yang dimiliki kelompok bersenjata. Para ahli menilai, tanpa tekanan diplomatik yang lebih tegas dari komunitas internasional—terutama dari negara-negara yang menjadi sumber korban—jaringan penipuan ini akan terus berkembang, mengorbankan ribuan nyawa dan menggerogoti kepercayaan terhadap sistem digital global.
Sementara itu, keluarga korban di berbagai belahan dunia masih menunggu kabar. Dan di balik layar komputer yang menghubungkan korban dengan calon korban, jutaan dolar mengalir—tanpa jejak, tanpa rasa bersalah, tanpa henti.
