Sumbawanews.com,- Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang aman, profesional, dan berkelanjutan. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dilakukan di Gedung Daerah Kepri, Tanjungpinang, pada Senin (8/6/2026), melibatkan KP2MI bersama Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan bahwa transformasi BP2MI menjadi KP2MI berdasarkan Perpres Nomor 139/2024 dan Perpres Nomor 90/2019 telah mengubah peran lembaga ini dari sekadar operator menjadi regulator sekaligus operator. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, KP2MI kini fokus pada perlindungan menyeluruh—sebelum, selama, dan setelah bekerja—serta memperluas penempatan PMI terampil di sektor medium-high skill.
“Presiden menekankan agar kita tidak hanya mengirim tenaga kerja, tapi mencetak talenta global yang mampu membawa pulang ilmu, teknologi, dan etos kerja untuk membangun Indonesia,” ujar Mukhtarudin dalam sambutannya.
Data SISKOP2MI menunjukkan, hingga 4 Juni 2026, pemerintah telah memfasilitasi 424.367 penempatan PMI ke lima negara utama: Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Namun, dari 312.797 lowongan yang tersedia, baru 24,41% (75.378 posisi) yang terserap. Artinya, lebih dari 233 ribu peluang kerja masih menanti tenaga terampil Indonesia.
Kepri menjadi salah satu wilayah dengan potensi besar. Dalam periode yang sama, 2.479 layanan penempatan berasal dari Kepri. Namun, lokasinya yang strategis sebagai wilayah perbatasan juga menjadikannya titik rawan praktik penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sejak Januari hingga Mei 2026, BP3MI Kepri berhasil menyelamatkan 479 calon PMI dari keberangkatan ilegal di Tanjungpinang dan Karimun.
Untuk menjawab tantangan ini, kerja sama baru berfokus pada dua pilar utama. Pertama, sinergi dengan pemerintah daerah melalui penyebaran informasi lapangan kerja, pelatihan vokasional, pemeriksaan kesehatan, penempatan, dan pertukaran data. KP2MI juga mendorong pengembangan Desa Migran Emas di tingkat akar rumput, agar desa-desa di Kepri menjadi pusat pelindungan dan kemandirian ekonomi bagi purna PMI dan keluarganya.
Pilar kedua, memperkuat peran pendidikan tinggi vokasi. Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic akan menjadi tuan rumah Migrant Center—pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan pelatihan, penyelarasan kurikulum berstandar global, dan riset pasar kerja internasional. Kehadiran dua politeknik ini menambah daftar 21 perguruan tinggi dan satu lembaga pelatihan di Indonesia yang telah membentuk Migrant Center sebelumnya.
Langkah ini selaras dengan program quick win SMK Go Global yang diluncurkan KP2MI bersama Kemenko PMK. Program ini menargetkan penempatan 500.000 tenaga terampil dari tahun 2026 hingga 2029 di sektor strategis seperti perawat, welder, hospitality, pengemudi truk, dan caregiver. Tujuannya: menjadikan Indonesia sebagai Global Talent Supplier.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut positif inisiatif ini dan menegaskan komitmen penuh Pemprov Kepri untuk mendukung program tersebut. Salah satu langkah konkret yang sedang disusun adalah alokasi anggaran khusus untuk tahun depan guna membiayai uji kompetensi dan sertifikasi internasional bagi lulusan SMK terpilih di seluruh kabupaten/kota di Kepri.
“Kita tidak hanya ingin mengirim tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang bersertifikat, diakui global, dan aman dari eksploitasi,” kata Ansar. “Lulusan SMK adalah aset strategis. Mereka harus siap bersaing di pasar internasional, bukan menjadi korban sindikat ilegal.”
Dengan jaminan sertifikasi resmi dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, PMI dari Kepri tidak hanya lebih kompetitif, tetapi juga terlindungi dari risiko penempatan ilegal. Ini sejalan dengan visi besar KP2MI: Brain Circulation—membangun siklus di mana talenta Indonesia pergi sebagai pekerja, pulang sebagai pengusaha dan inovator.
Mukhtarudin menutup sambutannya dengan seruan tegas: “Kerja sama ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Kita harus buktikan di lapangan—dengan hadirnya perlindungan yang bermartabat bagi para pejuang ekonomi keluarga.”
Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, aparat keamanan, kejaksaan, dan konsulat jenderal RI di Johor Bahru ini menandai babak baru dalam tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia—dari Kepri, untuk Indonesia, dan untuk dunia.
