Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, termasuk Kepala Kantor, Ronald Arman Abdullah. Operasi senyap yang berlangsung sejak Selasa malam itu merupakan OTT ke-11 yang dilancarkan KPK sepanjang tahun 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa para tersangka terdiri dari aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia—khususnya di bidang imigrasi—serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengurusan izin tinggal warga asing. “Salah satunya adalah Kepala Imigrasi Jakbar. Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian OTT ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Rabu (3/6/2026).
Operasi tidak hanya terpusat di Jakarta Barat. Tim KPK juga bergerak di Bali dan Jawa Barat, mengejar jejak transaksi ilegal yang diduga terkait pemberian izin resmi dengan imbalan uang tunai. KPK kini memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka sesuai KUHAP, termasuk apakah mereka akan ditahan atau dilepaskan sementara.
Kantor Imigrasi Jakarta Barat, yang menjadi pintu gerbang utama bagi ribuan warga asing yang mengurus visa, izin tinggal, dan perpanjangan dokumen, kerap menjadi sorotan dalam kasus korupsi birokrasi. OTT kali ini menandai serangan tajam KPK terhadap jaringan pungli yang diduga telah berjalan sistemik di lingkungan pelayanan publik.
Sebelumnya, KPK telah beberapa kali mengungkap praktik serupa di kantor imigrasi daerah lain, namun OTT kali ini menjadi yang pertama menjerat pimpinan tertinggi kantor imigrasi di ibu kota. Pihak KPK belum mengungkap jumlah uang yang disita atau nama-nama tersangka lainnya, namun mengindikasikan bahwa penyelidikan masih berlanjut.
Dengan terjaringnya Ronald Arman Abdullah, yang menjabat sebagai kepala kantor sejak 2024, ini menjadi sinyal kuat bahwa KPK tidak lagi hanya menargetkan staf operasional, tetapi juga pucuk pimpinan yang dianggap sebagai pengendali aliran suap. Masyarakat menanti kejelasan lebih lanjut, terutama soal apakah ada keterkaitan dengan jaringan lintas kementerian atau praktik kolusi yang lebih luas.
KPK menyatakan akan terus memperdalam investigasi, termasuk menelusuri transaksi digital dan rekaman komunikasi yang diduga menjadi bukti utama dalam perkara ini. Dalam waktu dekat, KPK berencana menggelar konferensi pers untuk mengungkap lebih banyak detail terkait modus operandi dan kerugian negara yang ditimbulkan.
