Sumbawanews.com,- Kejaksaan Agung tengah menggali jaringan yayasan penerima dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terkait erat dengan eks pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perkembangan terbaru, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga sengaja dipilih bukan berdasarkan kelayakan, melainkan karena afiliasi pribadi dengan tersangka kasus korupsi—Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Program MBG yang seharusnya dikelola oleh yayasan yang bermitra langsung dengan sekolah penerima, justru diputar melalui kanal-kanal yang dimiliki atau dikendalikan oleh para pejabat BGN. Syarief menjelaskan, sistem verifikasi mitra di portal resmi BGN sengaja dimanipulasi. “Ada pengaturan yang dilakukan secara sistematis, dengan atensi langsung dari para tersangka,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6).
Para tersangka, yang kini ditahan di Rutan Salemba dan Kejari Jaksel, diduga memanfaatkan posisi strategis mereka untuk menunjuk yayasan yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai mitra resmi. Yayasan-yayasan ini, yang terafiliasi dengan nama-nama Dadan Hindayana (DH), Sony Sonjaya (SS), dan Lodewyk Pusung (LP), kemudian menerima aliran dana insentif hingga miliaran rupiah per hari dari anggaran MBG.
“Ini bukan sekadar penyimpangan administratif. Ini adalah sistem korupsi yang terstruktur, dengan keuntungan finansial yang sangat besar dan kerugian negara yang tak terukur,” tegas Syarief.
Kejagung kini sedang melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua SPPG yang pernah menerima dana MBG sejak masa kepemimpinan Dadan. Koordinasi intensif dengan BGN tengah dilakukan untuk memverifikasi keabsahan setiap mitra, serta mengidentifikasi yayasan yang seharusnya tidak pernah terlibat dalam program tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut program pangan strategis yang seharusnya menjangkau jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Dengan tersangkanya tiga pejabat kunci BGN dan ditemukannya jaringan yayasan yang mengalirkan dana publik ke tangan pribadi, Kejagung menegaskan bahwa penyelidikan akan terus diperluas—bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada seluruh entitas yang menguntungkan dari kecurangan ini.
