Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), usai menghadiri Rapat Konsolidasi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa setiap jajaran pelaksana program—mulai dari tingkat pusat hingga daerah—wajib bekerja dengan kejujuran, transparansi, dan semangat pelayanan tanpa penyimpangan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut hadir dalam rapat, mengungkapkan bahwa Presiden secara khusus memperingatkan para pelaksana agar tidak terjebak dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran. “Tadi diminta untuk bekerja dengan semangat. Bekerja dengan jujur, jangan sampai melakukan penyimpangan,” kata Nasaruddin usai rapat, menirukan pesan Presiden.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan, Prabowo tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memotivasi para petugas lapangan—termasuk para SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi)—untuk menjadikan MBG sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata bagi masyarakat miskin dan rentan. “Presiden ingin program ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan, bukan sekadar angka di laporan,” ujar Pratikno.
Pernyataan Presiden ini muncul di tengah gelombang penyelidikan kasus dugaan korupsi di jajaran Badan Gizi Nasional (BGN). Sejumlah tokoh, termasuk mantan Pangdam Jaya Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan eks Kepala BGN Dadan Hindayana, telah ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan penyelewengan dana MBG melalui skema jual-beli titik layanan dan pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi. Penyidik bahkan telah mengangkut sejumlah peti kontainer berisi dokumen dan barang bukti dari kantor BGN.
Dengan latar belakang ini, teguran Presiden bukan sekadar seruan moral, melainkan respons strategis terhadap ancaman sistemik yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah. MBG, yang bertujuan menjamin asupan gizi seimbang bagi 12 juta anak sekolah dan ibu hamil di daerah tertinggal, menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo dalam upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kementerian terkait kini diminta segera memperkuat sistem pengawasan internal, melibatkan lembaga independen, serta membuka saluran pelaporan masyarakat secara terbuka. Presiden menekankan, keberhasilan MBG bukan diukur dari jumlah anggaran yang diserap, tapi dari seberapa banyak anak-anak Indonesia yang benar-benar tumbuh sehat karena program ini.
