Sumbawanews.com,- Jakarta – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan bahwa keselamatan di jalan raya tidak bisa ditawar, bahkan di atas keuntungan ekonomi semata. Dalam kapasitasnya sebagai keynote speaker pada Seminar Nasional di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Rabu (17/6/2026), ia memaparkan strategi nasional menuju penerapan penuh program *Zero Over Dimension dan Over Loading* pada 1 Januari 2027.
Agus menilai, persoalan kendaraan melebihi dimensi dan muatan batas bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan ancaman sistemik yang menyentuh aspek keselamatan, ekonomi, hingga tata kelola transportasi nasional. “Jalan raya adalah ruang kehidupan bersama. Tidak ada keuntungan finansial yang lebih berharga daripada nyawa manusia,” tegasnya di hadapan ratusan peserta dari kalangan akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku logistik.
Ia membedakan secara tegas antara *over dimension* yang termasuk kategori kejahatan lalu lintas, dengan *over loading* yang lebih bersifat pelanggaran administratif. Penanganannya, menurutnya, harus proporsional dan terukur, bukan hanya berbasis penindakan, tetapi juga pendekatan preemtif dan preventif yang melibatkan edukasi, digitalisasi, serta sinergi antarlembaga.
Agus mengapresiasi inisiatif ULM dan Polda Kalimantan Selatan yang menjadi pelopor dalam menggelar seminar bertema integritas transportasi, sekaligus menjadi model bagi daerah lain. “Ini bukan sekadar acara, tapi langkah strategis. Ketika perguruan tinggi ikut bergerak, maka kesadaran masyarakat akan tumbuh dari akar,” ujarnya.
Dalam paparannya, ia menyoroti bahwa implementasi *Zero ODOL 2027* akan berjalan bertahap, dengan dukungan teknologi seperti ETLE WIM (Weigh-in-Motion) dan sistem *face recognition* yang kini mulai diperluas. Namun, teknologi saja tidak cukup. “Kita harus meninjau dari sisi sosiologis, psikologis, hingga fiskal. Bagaimana dampaknya terhadap pengemudi truk, usaha kecil, dan rantai pasok nasional?”
Ia menegaskan, tujuan akhir bukan sekadar menurunkan angka pelanggaran, tapi menciptakan budaya keselamatan yang melekat dalam setiap keputusan logistik. “Jangan sampai kita mengorbankan nyawa demi kecepatan pengiriman atau margin keuntungan. Ini bukan soal hukum, tapi soal etika.”
Seminar yang diikuti oleh rektor ULM, jajaran Polda Kalsel, dan para akademisi itu juga diakhiri dengan deklarasi pakta integritas dari seluruh peserta, menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai wilayah percontohan dalam penerapan kebijakan transportasi berbasis keselamatan.
Dengan target nasional yang semakin dekat, Agus menyerukan kolaborasi lintas sektor—pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat—untuk tidak hanya menunggu aturan, tapi aktif membangun budaya baru: bahwa keselamatan bukan beban, tapi fondasi kemajuan.
