Sumbawanews.com,- Jakarta – Presiden Joko Widodo dikabarkan meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode. Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan pribadi dengan Ketua DPP PSI, Bestari Barus, di Solo pada Kamis (18/6), sebagaimana diungkapkan Bestari kepada awak media.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa jangka waktu hingga Pemilu 2029 masih sangat panjang. “Mari kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2026, menuju 2029 juga masih agak lama,” ujar AHY di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/6).
AHY menekankan bahwa fokus utama Demokrat saat ini bukan pada spekulasi politik jangka panjang, melainkan pada tantangan nyata di lapangan: memulihkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. “Kita fokus dulu pada urusan dalam negeri. Ekonomi adalah panglimanya,” tegasnya.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY juga menuturkan bahwa kementeriannya sedang mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat—mulai dari jalan desa, irigasi, hingga akses logistik. “Pembangunan tak boleh hanya simbolis. Harus berdampak nyata, cepat, dan merata,” katanya.
Sementara itu, Bestari Barus mengatakan Jokowi tidak hanya meminta PSI mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan politik nasional. “Beliau ingatkan kita untuk jaga persatuan, jangan ada yang berpikir ada dua matahari. Matahari kan cuma satu,” ujar Bestari, merespons isu yang beredar di media sosial soal kemungkinan dualisme kekuasaan.
Pernyataan Jokowi ini pun memicu respons beragam dari partai politik lain. PKS menyebutnya wajar sebagai upaya menjaga stabilitas, sementara PDIP tetap bersikap kritis, menilai bahwa dukungan berlebihan dari mantan presiden bisa mengaburkan peran oposisi. Namun, PSI menegaskan bahwa pesan Jokowi bukanlah instruksi politik, melainkan ajakan untuk berpikir jangka panjang demi kestabilan negara.
Di tengah dinamika politik yang kian kompleks, AHY kembali menegaskan posisi Demokrat: bukan sebagai pendukung atau lawan, tapi sebagai mitra kritis yang berkomitmen pada kesejahteraan rakyat. “Kami tidak ikut-ikutan tren. Kami bekerja untuk rakyat, bukan untuk elektoral jangka pendek.”
Dengan Pemilu 2029 masih lebih dari dua tahun lagi, pernyataan Jokowi itu bukan sekadar sinyal politik—tapi sebuah panggilan untuk memikirkan Indonesia bukan hanya dalam siklus lima tahunan, melainkan dalam khazanah keberlanjutan yang lebih luas.
