Sumbawanews.com,- Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mengungkapkan bahwa dirinya menjadi sasaran pengawasan intensif oleh sekelompok orang tak dikenal yang diduga menggunakan perangkat spionase canggih. Insiden ini terungkap setelah warga sekitar rumahnya, pada 21 Mei lalu, berhasil memergoki dua orang yang tengah memantau kediamannya dengan peralatan teknis tinggi.
Menurut Islah, salah satu pelaku membawa perangkat bernama DF (Direction Finder)—alat yang mampu melacak jejak sinyal seluler untuk menentukan lokasi seseorang secara real-time. Alat itu, kata dia, biasanya digunakan dalam operasi intelijen militer atau keamanan negara. “Ini bukan alat biasa. Ini alat yang hanya ada di tangan pihak-pihak berwenang atau kelompok yang punya akses khusus,” ujarnya saat ditemui di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Pelaku, yang menggunakan sepeda motor Megapro, langsung kabur saat dipergoki. Namun, dalam kepanikan, salah satu dari mereka—yang menjadi boncengan—tertinggal di lokasi. “Alhamdulillah, yang ketinggalan ini membawa identitas. Ada cap ‘Dua Kelinci’ di bajunya,” ujar Islah, merujuk pada simbol yang diduga terkait dengan kelompok tertentu.
Meski tak sempat merekam wajah pelaku secara jelas, Islah menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar kejahatan biasa. Ia menganggap ini sebagai bentuk intimidasi sistematis terhadap aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. “Kami tidak takut, tapi ini tanda bahaya. Jika alat intelijen digunakan untuk mengintai warga sipil, maka ada yang salah dengan sistem keamanan kita,” tegasnya.
Insiden ini terjadi dalam konteks meningkatnya tekanan terhadap sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Sebelumnya, Islah juga menjadi salah satu pihak yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang dianggap “mengancam stabilitas keamanan” oleh sejumlah kelompok relawan. Ia menegaskan, semua pernyataannya dibuat dalam kerangka demokrasi dan hak konstitusional.
Kini, ia bersama tim hukum dan organisasi hak asasi manusia tengah mempersiapkan laporan resmi ke Komnas HAM dan Komisi I DPR RI. “Kami tidak ingin ini berhenti di angan-angan. Ini soal kebebasan, soal privasi, soal batas kekuasaan,” katanya.
Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas laporan ini. Namun, masyarakat sipil mulai mempertanyakan: siapa yang berwenang menggunakan alat intelijen untuk mengawasi warga biasa? Dan apakah demokrasi masih aman jika kecurigaan seperti ini menjadi hal biasa?
