Sumbawanews.com,- Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa Republik Islam Iran akan mengelola Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional, usai rangkaian pembicaraan strategis dengan Amerika Serikat di Swiss. Pernyataan itu disampaikan Ghalibaf pada Selasa (23/6), setelah kembali dari pertemuan tingkat tinggi di Burgenstock, yang dianggap sebagai terobosan signifikan dalam meredakan ketegangan regional.
Dalam keterangan resmi yang dilansir kantor berita Iran, IRNA, Ghalibaf menekankan bahwa kondisi Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum konflik. “Selat ini akan dikelola oleh Iran, namun tetap dalam kerangka hukum laut internasional,” ujarnya, menegaskan bahwa langkah ini bukanlah upaya monopoli, melainkan penegasan kedaulatan atas jalur maritim vital yang menjadi urat nadi perdagangan energi global.
Pembicaraan antara Teheran dan Washington, yang dipantau ketat oleh para mediator dari Qatar dan Pakistan, menghasilkan sejumlah kesepakatan sementara. AS setuju menangguhkan sanksi terhadap ekspor minyak Iran, sementara Teheran berkomitmen mengizinkan kembalinya tim inspektur nuklir PBB ke wilayahnya. Selain itu, aset-aset Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri juga akan dicairkan secara bertahap.
Ghalibaf juga mengungkapkan bahwa ia sempat mengadakan pertemuan singkat dengan pejabat Oman, negara tetangga yang berbagi perairan Selat Hormuz, guna memperkuat koordinasi keamanan maritim. Hal ini penting mengingat ketegangan terbaru: baru pekan lalu, Iran sempat menutup sementara selat tersebut sebagai respons terhadap serangan Israel di Lebanon—sebuah langkah yang memicu kekhawatiran global atas gangguan terhadap arus perdagangan minyak global.
Namun, menurut data pelacakan kapal dari perusahaan maritim internasional, lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz pada Senin (22/6) justru meningkat signifikan dibandingkan sebelum kesepakatan dicapai. Ini menunjukkan bahwa meskipun retorika tetap keras, praktik operasional di lapangan mulai menunjukkan tanda-tanda normalisasi.
Meski demikian, Ghalibaf memperingatkan bahwa proses ini baru memasuki tahap awal. “Kami percaya ini baru permulaan. Masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam membangun kepercayaan jangka panjang,” katanya.
Pernyataan Iran ini menandai pergeseran strategis: dari ancaman penutupan jalur strategis menuju pengelolaan yang diklaim lebih stabil dan legal. Dengan AS yang tampaknya mengambil langkah pragmatis untuk menstabilkan harga minyak global, dan Iran yang berusaha mengalihkan tekanan sanksi menjadi diplomasi maritim, Selat Hormuz kini bukan lagi sekadar titik konflik—tapi menjadi arena baru perundingan kekuatan dunia.
