Sumbawanews.com,- Pemerintah pusat menggandeng para guru besar dan pakar akademis untuk mempercepat dan menyempurnakan proyek tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur. Namun, sekelompok warga pesisir yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Semarang-Demak (ARMSD) menegaskan: keterlibatan ilmuwan harus diiringi komitmen nyata pada kepentingan rakyat, bukan sekadar teknis atau kepentingan bisnis.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan keterlibatan perguruan tinggi dalam rapat kabinet terbatas pada 20 April 2026. Arahan itu ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, yang mengundang para akademisi berkompetensi di bidang rekayasa pesisir, reklamasi, dan pengendalian banjir untuk bergabung dalam tim pelaksana yang dipimpin Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ). Mereka tidak hanya diminta memberi kajian teknis, tetapi juga terlibat langsung dalam perencanaan dan implementasi proyek yang diperkirakan menelan biaya triliunan rupiah.
Namun, bagi Ahmad Marzuki, Koordinator ARMSD, keterlibatan akademisi bukan sekadar soal keahlian. “Kami butuh akademisi yang membawa suara rakyat, bukan yang hanya menghitung beton dan anggaran,” ujarnya pada Jumat, 19 Juni 2026. Menurutnya, sejarah proyek infrastruktur besar di Indonesia sering kali menjadi pintu masuk bagi kepentingan kapitalis—terutama di kawasan Pantura yang telah berubah drastis akibat reklamasi liar dan pembangunan kawasan industri.
Di Kabupaten Demak dan Kota Semarang, lahan laut yang dulu menjadi tempat nelayan mencari nafkah kini berubah menjadi kompleks perumahan mewah, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Sementara itu, di Timbulsloko, Kecamatan Sayung, warga harus tinggal di rumah-rumah berlantai papan karena tanah mereka telah tenggelam akibat abrasi ekstrem. Mereka hidup di atas air, bukan karena pilihan, tapi karena tak punya tempat lain.
“Tanggul laut bisa jadi penyelamat, tapi bisa juga jadi alat pemindah warga—dari pinggiran ke pinggiran yang lebih terpencil,” kata Ahmad. Ia mengingatkan bahwa proyek ini tidak boleh menjadi alat legitimasi bagi penggusuran dan eksploitasi sumber daya pesisir yang selama ini diabaikan.
Data Kementerian PUPR hingga Mei 2025 menunjukkan progres pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1B—yang terintegrasi dengan tanggul laut, kolam retensi, dan rumah pompa—baru mencapai 45,65 persen, dengan target operasional pada April 2027. Namun, bagi warga pesisir, keberhasilan proyek bukan diukur dari panjang beton atau kecepatan pembangunan, tapi dari apakah mereka masih punya akses ke laut, apakah nelayan masih bisa berlabuh, dan apakah rumah mereka tidak lagi terancam oleh air yang naik—bukan karena alam, tapi karena kebijakan.
Kementerian terkait menjanjikan partisipasi publik akan dijaga. Tapi ARMSD meminta jaminan konkret: duduk bersama di meja perencanaan, bukan hanya sebagai peserta seminar. “Kami tidak butuh ilmuwan yang datang dengan laporan, tapi yang datang dengan kaki telanjang di lumpur pesisir,” tegas Ahmad.
Di tengah gempuran perubahan iklim dan ancaman banjir rob yang kian parah, tanggul laut memang bukan pilihan yang bisa diabaikan. Tapi bagi warga yang hidup di garis depan, pertanyaannya bukan “apakah ini dibangun?”, melainkan “untuk siapa?”—dan siapa yang benar-benar menanggung risikonya.
