Sumbawanews.com,- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, meski tengah menjalani evaluasi menyeluruh atas tata kelolanya. Pemerintah, kata Dudung, justru berkomitmen memperkuat program ini dengan memperbaiki sistem, menindak tegas penyimpangan, dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok paling rentan.
Dalam keterangan resminya, Dudung menekankan bahwa pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dan proses hukum yang sedang berjalan bukan tanda kegagalan, melainkan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah internal. “Pemerintah punya keberanian mengakui kelemahan, bukan menutupinya. Kita tidak berhenti karena ada masalah—kita bergerak lebih kuat karena memahami masalahnya,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Dudung, telah memberikan instruksi tegas agar program yang menjangkau puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) tetap berjalan tanpa gangguan. “Ini bukan sekadar program bantuan makan. Ini soal hak dasar rakyat: gizi yang layak, demi masa depan bangsa.”
Untuk memastikan akuntabilitas, KSP telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Hasilnya mengejutkan: banyak unit yang sudah beroperasi sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, keamanan distribusi, hingga pelayanan terhadap penerima manfaat. “Kita temukan contoh-contoh baik yang bisa dijadikan model. Tugas kita sekarang adalah menularkan praktik terbaik itu ke daerah lain, sesuai konteks lokalnya,” jelas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Dudung menegaskan, evaluasi tidak hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi juga menyoroti mekanisme pengadaan, transparansi anggaran, dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah juga berencana melibatkan mahasiswa dan kampus sebagai pengawas independen, sebagaimana telah diumumkan sebelumnya.
“Kita tidak ingin MBG menjadi bahan kontroversi, tapi menjadi simbol kehadiran negara yang nyata di tengah rakyat. Jika ada yang korup, akan kita tindak. Jika ada yang bekerja dengan integritas, akan kita dukung,” tegasnya.
Program MBG, yang diluncurkan sebagai bagian dari prioritas pangan nasional, kini semakin fokus pada daerah-daerah yang selama ini terabaikan. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan pengawasan berlapis, pemerintah bertekad menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial paling akuntabel dan berkelanjutan di Indonesia.
