Sumbawanews.com,- Menteri pertanian Uni Eropa berkumpul di Brussels untuk membahas krisis pasokan pupuk yang memburuk akibat gangguan rantai pasok global akibat konflik di Teluk. Meski Eropa tidak mengimpor pupuk langsung dari wilayah konflik, kenaikan harga energi dan gangguan di Selat Hormuz—jalur strategis yang mengangkut sepertiga perdagangan pupuk dunia—telah memicu lonjakan biaya produksi yang mengancam ketahanan pangan benua itu.
Data Komisi Eropa menunjukkan, pada 2024, Eropa mengimpor 2 juta ton amonia, 5,8 juta ton urea, dan 6,7 juta ton pupuk nitrogen dan campurannya. Meski memiliki produksi pupuk nitrogen dalam negeri, industri ini sangat bergantung pada gas alam impor. Ketika harga gas melonjak akibat ketegangan di Timur Tengah, biaya produksi pupuk di Eropa ikut meledak—naik sekitar 70 persen dibanding rata-rata 2024.
Krisis ini bukanlah yang pertama. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, sejumlah pabrik pupuk Eropa terpaksa berhenti sementara karena produksi tidak lagi menguntungkan. Kini, dengan konflik di Iran memperparah ketidakpastian energi global, Komisi Eropa meluncurkan Rencana Aksi Pupuk darurat yang mencakup bantuan keuangan langsung bagi petani, pelonggaran pembayaran maju dalam Kebijakan Pertanian Bersama, dan penghapusan bea impor untuk pupuk nitrogen dari negara-negara selain Rusia dan Belarus. Langkah ini diperkirakan bisa menghemat hingga 60 juta euro bagi importir.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan, rencana ini bertujuan membangun industri pupuk Eropa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Namun, tidak semua negara anggota sejalan. Irlandia, yang mengimpor 1,7 juta ton pupuk pada 2025 dan hampir seluruhnya bergantung pada impor, menjadi salah satu yang paling rentan. Sistem pertanian berbasis ternaknya sangat membutuhkan pupuk nitrogen untuk rumput, dan petani biasanya membeli stok antara Februari hingga September—waktu yang tepat di tengah gelombang kenaikan harga.
Di sisi lain, Finlandia dan Swedia telah membangun cadangan strategis pupuk, biji-bijian, dan bahan bakar sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Swedia bahkan memasukkan stok pupuk dalam kerangka “pertahanan total” setelah bergabung dengan NATO.
Perpecahan juga muncul dalam kebijakan lingkungan. Italia dan Prancis mendesak pengecualian dari Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM), yang menambah biaya pada impor berkarbon tinggi. Para petani menganggap beban ini sebagai beban tambah di tengah krisis. Namun, kelompok lingkungan memperingatkan agar jangan mengendurkan aturan polusi nitrogen, karena bisa memperburuk pencemaran air akibat limpasan nitrat berlebih.
Polandia dan Jerman—keduanya rumah bagi produsen pupuk nitrogen terbesar di Eropa—justru menolak pengurangan bea impor, khawatir kebijakan itu akan melemahkan industri dalam negeri.
Meski tidak ada kejutan harga pangan segera—karena banyak petani masih menggunakan stok pupuk lama—para pejabat memperingatkan dampaknya akan terasa enam bulan mendatang. Prosesnya panjang: gas menjadi pupuk, pupuk menyuburkan tanaman, tanaman menjadi makanan. Dan ketika harga pangan naik, tekanan sosial pun mengancam.
Di pedesaan, di mana biaya energi, bahan bakar, dan input pertanian sudah membengkak, kekecewaan terhadap kebijakan hijau Uni Eropa mulai menguat. Ini menjadi lahan subur bagi partai kanan dan populis yang terus mengganas di Eropa.
Namun, dibandingkan wilayah lain, Eropa masih relatif lebih tahan. Risiko terberat justru terjadi di Afrika dan Asia Selatan—kawasan yang sangat bergantung pada pupuk dari Teluk dan belum memiliki cadangan strategis. Di sana, krisis ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi ancaman kelaparan.
