Sumbawanews.com,- Suasana diskusi publik di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, berubah menjadi kerusuhan pada Senin malam (15/6/2026). Acara yang semula bertajuk “Kopdar x NYL Bareng Mas Dar” dengan tema Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa, berakhir ricuh setelah tiga pejabat kabinet—Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono—menjadi sasaran protes massal dari ratusan mahasiswa.
Pemicunya adalah pernyataan Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Pemulihan dan Ketahanan Sosial (BP Taskin), yang menegaskan, “Kalau mau kritik, jangan di medsos, langsung saja di sini.” Ucapan itu, yang dimaksudkan sebagai ajakan dialog langsung, justru dianggap sebagian audiens sebagai sikap mengabaikan suara kritis dari luar ruang resmi. Tak berselang lama, sejumlah mahasiswa mendaki panggung, membawa pengeras suara, dan meneriakkan yel-yel revolusioner. Tim keamanan UGM dan pengawal pejabat segera mengamankan ketiganya, namun ketegangan tak mereda.
Budiman segera dikeluarkan dari lokasi, tapi nasib berbeda menimpa Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, dan Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Saat mobil mereka hendak meninggalkan kampus, massa mengadang. Keduanya terpaksa turun dan berdialog sambil duduk di tanah, di tengah kerumunan yang semakin memadat. Topik perdebatan meluas dari isu pendidikan ke persoalan mendasar: alih fungsi lahan di Papua, ketimpangan agraria, dan kesejahteraan petani.
Adu argumen berubah jadi saling teriak. Beberapa mahasiswa menuding pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat adat di Papua, sementara para pejabat berusaha menjelaskan kebijakan yang tengah dijalankan. Ketegangan memuncak ketika terjadi dorong-dorongan antara massa dan petugas keamanan. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, Nusron dan Sudaryono memutuskan segera meninggalkan lokasi—mobil Nusron menuju Mirota Kampus, sementara Sudaryono menuju Gejayan. Massa sempat mengejar, namun akhirnya membubarkan diri setelah kendaraan mereka benar-benar keluar dari area kampus.
Situasi kembali kondusif sekitar pukul 21.30 WIB, jauh lebih awal dari jadwal acara yang seharusnya berakhir pukul 22.00 WIB. Hingga kini, pihak UGM dan panitia belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun, jejak kekecewaan yang muncul dari ruang akademik itu jelas: di tengah ruang diskusi yang seharusnya menjadi tempat saling mendengar, justru terjadi kegagalan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda yang merasa suaranya tak pernah benar-benar didengar.
Insiden ini bukan sekadar keributan di kampus. Ia menjadi cerminan semakin dalamnya jurang antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan—terutama di wilayah perbatasan seperti Papua—yang terus menggeliat dalam diam, menunggu jawaban yang tak kunjung tiba.
