Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa esensi demokrasi bukan terletak pada kekuatan fisik atau tekanan massa, melainkan pada ruang dialog yang terbuka dan saling menghormati. Pernyataan ini dilontarkannya menyikapi insiden pembubaran paksa diskusi ilmiah di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berakhir ricuh akibat sekelompok mahasiswa merangsek ke panggung, membentangkan spanduk penolakan, dan memaksa acara bubar.
Qodari menyayangkan tindakan tersebut, terutama karena acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintah—termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono—awalnya berjalan lancar dan didukung oleh otoritas kampus. Menurutnya, mayoritas peserta diskusi justru mendukung agenda tersebut, sehingga aksi sekelompok kecil itu lebih merupakan anomali yang mengaburkan nuansa demokrasi yang sehat.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” tegas Qodari dalam siaran persnya, Rabu (17/6/2026).
Ia menekankan bahwa respon terhadap perbedaan pendapat bukanlah dengan membungkam, melainkan dengan membuka ruang diskusi yang lebih mendalam. “Dialog dijawab dengan dialog. Itu solusi paling proporsional. Bukan dengan merampas mikrofon atau memaksa acara berhenti.”
Pernyataan Qodari menyasar pula pada tuntutan mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, program ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan mandat politik yang lahir dari suara jutaan rakyat yang memilih pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024. “MBG tidak bisa Anda minta berhenti begitu saja. Prabowo dipilih karena program kerjanya—bukan karena janji kosong. Menuntut program ini dihentikan sama saja mengatakan jangan penuhi janji kampanye.”
Qodari membedakan dua jenis kritik: yang bersifat politis dan yang teknokratis. Untuk yang pertama, pemerintah tidak akan bernegosiasi, karena menyangkut legitimasi mandat rakyat. Namun, jika kritik itu muncul dari sisi teknis—misalnya terkait distribusi, efisiensi, atau dampak lapangan—pemerintah menyatakan keterbukaan penuh untuk evaluasi dan perbaikan.
“Kalau ketidaksetujuan Anda bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang. Tapi kalau menolak secara kategorikal, itu bukan kritik, itu penolakan terhadap kedaulatan rakyat.”
Dalam konteks yang lebih luas, Qodari mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah arena pertarungan kekuatan, melainkan ruang bagi perbedaan untuk berdialog, saling mendengar, dan bersama-sama membangun kebijakan publik. Ia menilai, tindakan represif yang mengatasnamakan “kebenaran” justru mengikis fondasi demokrasi itu sendiri.
“Kita tidak membangun negara dengan kekerasan. Kita membangunnya dengan kepercayaan, transparansi, dan dialog yang berkelanjutan.”
