Sumbawanews.com,- Jepang — Pemerintah China secara tegas melarang ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang, sebagai langkah strategis untuk membendung upaya Tokyo merevitalisasi kekuatan militer dan mencegah kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (18/6/2026), menyusul KTT G7 di Prancis yang diwarnai upaya aliansi Barat mengurangi ketergantungan pada pasokan mineral kritis dari China.
Lin Jian menegaskan, kebijakan pengendalian ekspor yang diperketat Beijing bukanlah tindakan sepihak, melainkan bagian dari standar internasional untuk menjaga stabilitas global. “Posisi China tidak berubah: kami bertanggung jawab atas perdamaian regional dan mencegah senjata nuklir menyebar,” ujarnya. Ia menekankan bahwa larangan ini secara spesifik menyasar teknologi dan bahan baku yang dapat digunakan untuk keperluan militer, termasuk logam tanah jarang dan komponen magnet permanen yang krusial bagi sistem persenjataan canggih.
Komentar Lin Jian merespons langkah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dianggap Beijing sebagai upaya memicu konfrontasi. Di KTT G7, Takaichi mendorong sekutu untuk membentuk aliansi produksi mineral kritis yang eksklusif, dengan target mengurangi ketergantungan pada China hingga di bawah 50 persen pada 2030. Namun, Lin Jian menilai tindakan itu bertentangan dengan retorika damai yang diucapkan Tokyo. “Dia berbicara tentang dialog, tetapi secara aktif membangun blok yang memicu persaingan strategis. Ini kemunafikan yang jelas,” tegasnya.
Langkah China ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Beijing telah mengingatkan Jepang atas rencana pencabutan larangan ekspor senjata dan kerja sama militer dengan negara-negara seperti Filipina dan Indonesia. Kini, dengan membatasi akses terhadap bahan baku strategis, China berupaya menghambat kemampuan Jepang untuk membangun kapal selam nuklir dan sistem pertahanan berbasis teknologi tinggi yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Asia-Pasifik.
Lin Jian menegaskan, kebijakan ini tidak ditujukan kepada rakyat Jepang, melainkan kepada kebijakan militer yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas regional. “Setiap negara memiliki hak untuk berkembang, tetapi tidak ada hak untuk mengubah aturan permainan demi kepentingan militer yang mengancam perdamaian,” katanya.
Sementara itu, aliansi G7 tetap berkomitmen pada agenda diversifikasi rantai pasok, namun tanpa menyebut China secara eksplisit. Namun, analis keamanan regional memprediksi bahwa larangan ekspor China ini akan memperdalam ketegangan strategis, sekaligus memaksa Jepang dan sekutunya mempercepat investasi dalam teknologi substitusi dan pengembangan cadangan domestik.
Dengan langkah ini, China menegaskan posisinya sebagai penjaga stabilitas regional—bukan hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan mengendalikan akses terhadap sumber daya yang menjadi tulang punggung modernisasi militer.
