Sumbawanews.com,- La Paz — Presiden Bolivia, Luis Arce, memperingatkan bahwa waktu bagi para demonstran untuk mengakhiri protes semakin menipis. Dalam pidato nasionalnya, Arce menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan status keadaan darurat, namun gelombang unjuk rasa yang sudah berlangsung lebih dari tiga minggu tetap tak tergoyahkan.
Protes yang dimulai di kota-kota besar hingga menyebar ke wilayah pedesaan, dipicu oleh kebijakan ekonomi yang dinilai memperdalam kesenjangan sosial dan kekhawatiran akan kecurangan politik menjelang pemilu mendatang. Ribuan warga, termasuk petani, guru, dan pekerja kesehatan, terus menduduki jalan-jalan utama, menuntut pengunduran diri kabinet dan reformasi struktural.
Arce, yang menjabat sejak November 2020 setelah kembalinya pemerintahan Evo Morales, menolak tuntutan pengunduran diri dan menegaskan bahwa ia adalah presiden sah yang dipilih secara demokratis. “Kami tidak akan menyerah pada anarki,” tegasnya. “Kondisi darurat bukan ancaman, tapi upaya terakhir untuk menyelamatkan stabilitas nasional.”
Kementerian Pertahanan telah mengerahkan pasukan ke wilayah konflik, sementara oposisi menuduh pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menekan suara rakyat. Organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Human Rights Watch, meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan segera duduk di meja perundingan.
Di tengah ketegangan, pasar saham La Paz anjlok 8,2% dalam seminggu, dan harga bahan pokok melonjak hingga 15%. Warga kota mulai mengalami kelangkaan bahan bakar dan pasokan listrik yang tidak stabil, memperparah krisis sehari-hari.
Meski pemerintah menyatakan siap membuka dialog, para pemimpin protes menolak berbicara selama Arce tetap di kursi kepresidenan. “Kami tidak ingin reformasi. Kami ingin perubahan sistem,” ujar Maria Choque, pemimpin serikat guru dari Cochabamba.
Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Chili dan Peru mengirim diplomat untuk memediasi, sementara Uni Eropa dan OAS menyerukan “penyelesaian damai berbasis hukum.” Tapi dengan semakin sedikitnya ruang kompromi, Bolivia berada di ambang jurang yang lebih dalam — dan waktu, seperti diingatkan presiden, tak lagi berpihak pada siapa pun.
