Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Beberapa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terindikasi mengalami kebocoran, dan aset tidur tak menghasilkan. Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sumbawa untuk membahas potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, di ruang pertemuan Pimpinan DPRD Sumbawa, Rabu (14/01).
Baca Juga: Dewan Tunda RDP Pengelolaan Izin Tambang Rakyat Koperasi Salonong Bukit Lestari
Kepala Badan Pendapatan Daerah, Hardianto mengungkapkan, Sesuai laporan terakhir, pendapatan dari sektor pajak tertanggal 31 Desember mencapai 100,88 persen dari target Rp 83 milliar. Sedangkan target 2026 sebesar Rp 93 milliar.
Dijelaskan, dalam upaya mencapai target 2026, Bapenda Kabupaten Sumbawa akan lakukan pemutakhiran data dan penggunaa aplikasi. Agar lebih efektif dan efisien dalam menarik retribusi ataupun pajak.
Ia mengakui, saat ini masih banyak potensi retribusi yang luput, atau tidak terpungut. Seperti aset tanah yang tidak memberikan kontribusi ke kas daerah, seperti tanah KTM lambangka sekitar 200-an hektar.
Aset tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap PAD. Meskipun pada prakteknya ada penyewaan.
“Diperkirakan 1 M ada yang bolong. Kalau tidak bocor, insya allah 93 M ini kecil,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adu Nusantara mengungkapkan, target retribusi dari pasar pada 2025 Rp 2,7 Miliar pada APBD Perubahan dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 2,4 Miliar. Dan dari target tersebut telah tercapai lebih dari 100 persen.
“Untuk 2026 target kita Rp2, 7 Milliar. Kita berikhtiar untuk mencapai target,” jelasnya.
Ia mengakui, untuk data dan retribusi pasar, masih terdapat disharmoni data. “termasuk temuan BPK, ada ketidak sesuai data di pasar. 2026 Mudah-mudahan lebih baik,” ungkap siapa.
Selain itu, dua Gudang SRG di Kabupaten Sumbawa yakni Gudang SRG Lopok dan Gudang SRG Labangka tidak ada peminat alias tidak termanfaatkan. Sebab harga yang ditetapkan berdasarkan hasil Appraisal, masih dinilai terlalu tinggi oleh Mitra.
Khsusu Pasar, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I nyoman wisma memandang, terdapat potensi besar penarikan retribusi di pasar khsusu dari parkir pasar seketeng. Sehingga OPD diminta untuk menjalin komunikasi dengan pihak ketiga untuk penerapan E-Parkir.
“Agar terukur target kita dari parkir pasar,” ucapnya. (Using)
