Sumbawa Barat, sumbawanews.com – Kejelasan terkait hak land owner di kawasan pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat hingga kini masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat mulai mempertanyakan sikap dan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap persoalan tersebut.
Mereka menilai, persoalan land owner bukan sekadar urusan administratif semata, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat lokal yang memiliki lahan di kawasan pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan di sebutkan namanya kepada reporter media ini beberapa waktu yang lalu menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki tanah di kawasan pembangunan smelter seharusnya mendapat perhatian serius, terutama dalam hal kesempatan kerja dan keterlibatan dalam aktivitas pembangunan.
“ Kami mempertanyakan kejelasan tersebut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Setidaknya mereka yang punya tanah bisa bekerja, tidak hanya menjadi penonton, terlepas apakah dia eks Newmont atau bukan,” ujarnya .
Menurutnya, masyarakat lokal berharap adanya keberpihakan pemerintah daerah agar warga yang terdampak langsung oleh pembangunan smelter dapat memperoleh manfaat nyata, baik dari sisi ekonomi maupun kesempatan kerja.
Selain itu, warga juga menilai hingga saat ini belum ada penjelasan resmi maupun skema yang jelas terkait posisi dan hak line owner dalam kawasan industri smelter tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan memicu keresahan sosial apabila terus dibiarkan tanpa kepastian.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat segera membuka ruang dialog bersama pihak perusahaan dan perwakilan warga guna mencari solusi yang adil dan transparan.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat pembangunan besar berdiri di atas tanah mereka, tetapi tidak mendapatkan dampak positif secara langsung,” tambahnya.
Pembangunan smelter PT Amman sendiri diketahui menjadi salah satu proyek besar yang digadang-gadang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Namun demikian, masyarakat berharap pembangunan tersebut tetap memperhatikan hak-hak warga lokal dan asas keadilan sosial.
