Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menyampaikan harapan dan catatan penting dalam Pemandangan Umum Fraksi Demokrat PPP Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terkait Penjelasan Bupati Sumbawa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2025 Masa Sidang Tahun 2026, Kamis (09/07).
Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menyoroti dengan sangat serius penderitaan masyarakat akibat kelangkaan akut gas lpg 3 kg di lapangan. “kami mencatat adanya kesenjangan masif di mana kuota resmi dari pusat jauh di bawah kebutuhan riil daerah, yang diperparah oleh pemotongan alokasi,” kata Jubir Fraksi Demokrat PPP Pembangunan.
Baca Juga: Fraksi PDI-P Nilai Struktur PAD Masih Timpang Dengan Kekayaan SDA Sumbawa
Rekomendasi fraksi demokrat ppp pembangunan yakni mendesak pemerintah daerah melalui bagian ekonomi dan sda untuk segera melakukan manuver taktis ke pemerintah pusat guna memperjuangkan penambahan kuota. pemkab dan satgas yang sudah dibentuk juga harus memperketat fungsi pengawasan di tingkat pangkalan dan agen. tindak tegas oknum-oknum yang menyelewengkan lpg bersubsidi ke sektor komersial skala besar atau spekulasi harga di atas het agar hak-hak masyarakat miskin, pelaku umkm, petani, dan nelayan sasaran tidak dirampas.
Kemudian, sektor pertambangan di kabupaten sumbawa merupakan pisau bermata dua. di satu sisi, blok lantung telah menjadi proyek percontohan nasional untuk izin pertambangan rakyat (IPR). namun di sisi lain, fraksi demokrat ppp pembangunan sangat khawatir dengan maraknya aktivitas penambangan liar emas ilegal tanpa pengawasan di perbukitan lantung, ai mual, dan padesa yang melibatkan ribuan massa.
“jika dibiarkan, hal ini akan memicu bencana ekologis yang masif, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan yang tidak terpulihkan,” tegasnya.
rekomendasi demokrat ppp pembangunan yakni meminta bupati sumbawa dan jajaran eksekutif tidak menutup mata. segera lakukan akselerasi koordinasi dengan pemerintah provinsi ntb untuk mendorong penyelesaian izin wpr tersisa secara legal dan terstruktur. tata kelola tambang rakyat harus dipastikan berjalan seimbang antara peningkatan ekonomi masyarakat lokal dan komitmen ketat menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan kerja.
Terkait rencana operasional tambang dodo rinti pt.amman mineral di kabupaten sumbawa fraksi demokrat ppp pembangunan mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi peralatan laborarium uji material dan peralatan dinas pupr dan uji kir kendaraan bermotor dinas perhubungan kabupaten sumbawa sebagai pendapatan daerah dan kontrol operasional pt. amman mineral di kabupaten sumbawa.
terkait dengan lapangan sepak bola cendrawasih dan gor mampis rungan fraksi kami sangat prihatin dan juga meminta kepada bupati sumbawa melalui opd terkait, untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada, untuk merevitalisasi lintasan atletik dan peningkatan kwalitas lapangan sepak bola yang berstandar nasional.
fraksi kami juga mengingatkan kepada bupati sumbawa dan jajaran pemerintah daerah, untuk lebih memperhatikan seluruh rekomendasi fraksi yang sudah kami sampaikan pada sidang-sadang paripurna terdahulu, seperti rekomendasi dalam bidang infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pendidikan dan kesehatan, bidang energi dan pertambangan serta bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
terkait dengan silpa sebesar 201,68 milyar, hal tersebut dipicu oleh dua faktor utama. Yakni pendapatan over target. pendapatan daerah trealisasi 101,28 persen, atau mencapai 2,374 trilyun dari target 2,344 trilyun rupiah, berarti ada kelebihan kas masuk sekitar 30 milyar rupiah.
Kemudian belanja tidak habis, realisasi belanja daerah terserap 92,93 persen atau sebesar 2,257 trilyun rupiah, sisa pagu belanja yang tidak terpakai adalah sekitar 171,6 milyar rupiah. meskipun pemerintah daerah menilai kinerja anggaran ini “sehat dan optimal” karena pendapatan melampui target, tetapi fraksi kami merekomendasikan memberikan catatan kritis dengan menyoroti bahwa sisa belanja yang tidak terserap hingga ratusan milyar ini merupakan indikator lemahnya eksekusi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“sesuai dengan mekanisme keuangan negara, dana silpa yang milyaran tersebut akan dimasukan dan dibahas bersama dprd untuk menjadi modal utama dalam menyusun apbd perubahan tahun anggaran 2026, yang tetntunya menjadi fokus untuk difasilitasi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, serta kejar target visi misi daerah yang sempat tertunda,” jelasnya. (Using)
