Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten sumbawa atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2025 serta keberhasilan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. pencapaian tersebut patut diapresiasi sebagai indikator membaiknya tata kelola administrasi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa WTP bukanlah ukuran keberhasilan pembangunan. WTP hanya mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan mengukur seberapa jauh rakyat telah menikmati hasil Pembangunan,” kata I Ketut Sawitra, Juru Bicara Fraksi PDI-P dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Pdi Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Penjelasan Bupati Sumbawa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 2025, Kamis (09/07).
Baca Juga:Â Fraksi PKS Pertanyakan Silpa Rp201 Miliar
Menurutnya, keberhasilan sesungguhnya adalah ketika APBD mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memperkuat umkm, memperbaiki jalan desa dan irigasi, serta menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa catatan strategis. Yakni fraksi pdi perjuangan memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir kemampuan fiskal daerah semakin tertekan akibat kecenderungan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. kondisi ini tidak boleh dijadikan alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum membangun kemandirian fiskal daerah.
“karena itu kami mempertanyakan: apa langkah konkret pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer?. fraksi berpandangan bahwa tanpa terobosan yang serius, apbd kabupaten sumbawa akan terus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional,” katanya.
Ditambahkan, kabupaten sumbawa merupakan daerah yang dianugerahi sumber daya alam luar biasa. “kita memiliki pertambangan, peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan dan sektor pariwisata. namun fakta menunjukkan bahwa struktur pendapatan asli daerah masih belum menggambarkan kekayaan tersebut,” ujarnya.
fraksi pdi perjuangan berpandangan bahwa, jangan sampai tanah sumbawa kaya, tetapi kas daerah tetap miskin. Dan meminta pemerintah daerah melakukan langkah nyata: memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, memastikan seluruh kewajiban pajak dan retribusi dipenuhi, mengoptimalkan dana bagi hasil sesuai ketentuan, memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam kabupaten sumbawa.
“Rakyat harus memperoleh manfaat yang lebih adil dari kekayaan alam daerahnya,” tegas dia.
Dikatakan, fraksi mencatat silpa tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp201,68 miliar. besarnya silpa menunjukkan masih adanya program yang gagal direalisasikan secara optimal. di sisi lain masyarakat masih membutuhkan jalan, Â irigasi, air bersih, sekolah, pelayanan Kesehatan, bantuan bagi petani. karena itu silpa sebesar ini harus menjadi bahan introspeksi seluruh perangkat daerah.
selain itu, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah dapat dinikmati oleh masyarakat sumbawa. hilirisasi pertanian dan peternakan harus menjadi agenda besar daerah
fraksi pdi perjuangan menilai bahwa selama ini pembangunan sektor pertanian masih terlalu berorientasi pada produksi. padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah nilai tambah. petani tidak akan sejahtera apabila hanya menjual gabah. peternak tidak akan maju apabila hanya menjual sapi hidup. sudah saatnya kabupaten sumbawa membangun industri pengolahan hasil pertanian, jagung, padi, peternakan, susu, daging, hasil perikanan serta komoditas lokal lainnya.
“kami meminta pemerintah daerah mulai menyusun roadmap hilirisasi daerah sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi rakyat,” katanya.
jalan usaha tani dan irigasi harus menjadi indikator pembangunan fraksi pdi perjuangan menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun. yang lebih penting adalah apakah infrastruktur tersebut meningkatkan produktivitas rakyat.
“karena itu kami mengusulkan dua indikator baru pembangunan kabupaten sumbawa: persentase jalan usaha tani mantap dan persentase jaringan irigasi mantap,” usul dia.
Dinilai, dua indikator ini jauh lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dibanding sekadar mengejar angka pembangunan fisik. karena bagi petani, irigasi yang mengalir lebih penting daripada laporan yang indah. (Using)
