Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Prestasi tersebut merupakan capaian yang patut disyukuri dan dipertahankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Ingatkan Bebas KKN Seperti Semangat Presiden Prabowo
Namun demikian, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. “Keberhasilan penyelenggaraan apbd pada hakikatnya diukur dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten sumbawa,” kata Muhammad Zain, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar dalam menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Atas Penjelasan Bupati Sumbawa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2025, Kamis (09/07).
Fraksi Golkar menyampaikan beberapa hal agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. Yakni mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan pekerjaan jalan lintas lantung ropang di tahun anggaran 2025 dan dapat dilanjutkan kembali dengan maksimal pada tahun anggaran keberikutnya. Mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki dengan segerah jalan lintas labuhan kuris-ngali dan jalan lintas ngeru olat rawa
fraksi partai golkar berharap agar catatan-catatan ini tidak dimaknai sebagai penolakan, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama menjaga integritas dan efektivitas pembangunan daerah. fraksi kami akan tetap bersikap kritis, obyektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang selama ini tercecer dalam proses pembangunan.
Fraksi Partai Golkar berkeyakinan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2025 pada prinsipnya dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku. melalui pembahasan yang komprehensif, fraksi partai golkar berharap substansi pertanggungjawaban apbd ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
“Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar senantiasa berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kabupaten sumbawa,” ujar dia. (Using)
