Sumbawanews.com,- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengungkap alasan strategis di balik keputusan menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan ini diambil untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur olahraga di kedua provinsi tuan rumah, sekaligus mematuhi larangan pemerintah pusat untuk membangun venue baru demi menghindari pemborosan anggaran.
Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menjelaskan, sejumlah cabang olahraga yang memerlukan fasilitas khusus—terutama yang menjadi andalan di ajang Asian Games dan Sea Games—akan dipindahkan ke Jakarta. “Kami tidak bisa memaksakan semua cabang berlangsung di NTT dan NTB jika sarana tidak memadai. Jakarta memiliki venue yang sudah siap, lengkap dengan standar internasional,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/7).
Pemerintah pusat, melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, mendukung penuh kebijakan ini. Thohir menekankan bahwa prioritas utama adalah memetakan ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang sudah ada, bukan membangun yang baru. “Percuma bicara cabang olahraga jika arenanya belum siap. Jika ada perbaikan, itu baru kita hitung anggarannya,” katanya.
Penunjukan Jakarta sebagai mitra penyelenggara juga mendapat respons positif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Jakarta, melalui pernyataan resmi sebelumnya, menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan PON XXII dengan menyediakan venue, logistik, dan dukungan operasional. SK penyelenggaraan dari Menpora telah diterbitkan, mempercepat koordinasi antarlembaga.
KONI menilai pendekatan kolaboratif ini penting untuk menjaga kualitas kompetisi nasional. Dengan hanya memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, penyelenggaraan PON tetap bisa mempertahankan standar prestasi tinggi tanpa risiko proyek mangkrak atau penyalahgunaan dana publik. Selain itu, sinergi antardaerah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan dan menciptakan dampak ekonomi yang luas.
Dengan sisa waktu kurang dari tiga tahun menjelang pembukaan PON XXII, langkah ini menjadi ujian kesiapan sistem olahraga nasional dalam menghadapi tantangan logistik dan fiskal. KONI dan pemerintah pusat berkomitmen menjadikan ajang ini bukan sekadar pertandingan, tapi juga momentum pembenahan infrastruktur dan pengembangan atlet nasional secara berkelanjutan.
