Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap upaya penguatan pengelolaan wilayah perbatasan, menyusul hasil kunjungan Tim Panitia Kerja yang baru saja meninjau sejumlah titik strategis di perbatasan negara. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/6/2026), Tito menegaskan bahwa kompleksitas tantangan di perbatasan—baik darat maupun laut—memerlukan sinergi lintas kementerian yang tak bisa lagi diabaikan.
Sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito menekankan pentingnya peran BNPP sebagai koordinator utama dalam menyelesaikan sengketa batas, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. “Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain,” ujarnya.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 13 titik perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta 10 batas maritim dengan negara-negara tetangga. Tito menilai, koordinasi antarlembaga selama ini sering terhambat karena kewenangan yang tersebar di berbagai kementerian. Oleh karena itu, ia mendukung usulan Komisi II untuk memberikan kewenangan lebih imperatif kepada BNPP, agar bisa lebih efektif menggerakkan seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, Tito menyambut baik rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) perbatasan di DPR yang melibatkan seluruh komisi terkait. “Pansus ini akan mengumpulkan semua kementerian yang punya kewenangan di bidang jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga kesehatan. Masalah-masalah di perbatasan bisa dikeroyok rame-rame,” katanya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, serta jajaran pejabat terkait. Tito menegaskan, upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan melalui pemberdayaan masyarakat perbatasan, bukan hanya melalui kehadiran militer, tetapi juga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
