Sumbawanews.com,- Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hilmy Muhammad, mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh kegiatan pelatihan militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), menyusul tewasnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat menjalani latihan dasar kemiliteran. Kejadian itu terjadi pada akhir Juni 2026 di Yogyakarta.
“Tolong hentikan dulu programnya dan lakukan investigasi. Kematian kelima orang itu sangat tidak masuk akal dan tak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun,” ujar Hilmy, yang juga anggota Komite II DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Ahad, 28 Juni 2026.
Hilmy, yang akrab disapa Gus Hilmy, menyebut insiden ini sebagai tragedi kemanusiaan yang bermuara pada kelalaian sistemik dan kesalahan fatal dalam proses rekrutmen. Ia menegaskan, para peserta SPPI bukan prajurit, melainkan calon manajer yang ditugaskan mengelola koperasi di tingkat akar rumput—tugas yang membutuhkan kompetensi manajerial, strategi pemasaran, dan kecerdasan emosional, bukan ketahanan fisik ekstrem atau keterampilan militer.
“Logikanya sederhana: kalau urusannya jualan dan memajukan usaha koperasi, yang dicari dan dilatih adalah ahli manajemen atau pemasar, bukan prajurit,” ujarnya. Ia membandingkan dengan sektor pertanian—bukan petani yang harus jualan langsung, melainkan pedagang atau distributor yang memahami pasar.
Hilmy menyoroti ketidaksesuaian antara tujuan program dengan metode pelatihan. Menurutnya, institusi ekonomi rakyat seperti KDMP dan KNMP justru membutuhkan tenaga profesional yang menguasai tata niaga, akuntansi, dan pengembangan usaha, bukan individu yang dilatih untuk berlari jauh, merangkak di lumpur, atau mengikuti simulasi tempur. “Ini bukan pembinaan karakter, ini pemaksaan fisik yang melampaui batas kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan prosedur kelayakan peserta. Apakah ada tes kesehatan menyeluruh sebelum pelatihan? Apakah ada rekam medis yang diverifikasi? “Bagaimana mungkin sebuah program besar menggelar latihan fisik seberat itu tanpa screening medis ketat? Ini bukan kelalaian tak disengaja—ini tindakan ceroboh yang sengaja menempatkan nyawa dalam bahaya,” kata Hilmy.
Lebih jauh, ia menuntut audit mendalam dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM. “Apakah metode pelatihan ini sudah mendapat izin resmi? Atau justru berjalan di luar regulasi ketenagakerjaan?” tanyanya. Hilmy meminta Kemnaker segera turun tangan, mengaudit program, mencabut izin jika terbukti melanggar, dan memberi sanksi tegas agar tak ada lagi instansi yang bertindak sewenang-wenang.
Ia juga mendesak kepolisian melakukan investigasi pidana independen dan transparan, bukan hanya menyalahkan panitia lapangan, tetapi juga menelusuri jajaran manajemen tingkat atas KDMP yang menyetujui program mematikan itu. “Jika terbukti ada unsur pengabaian keselamatan, pucuk pimpinan KDMP harus diadili. Jangan ada yang ditutup-tutupi dari publik,” tegasnya.
Hilmy menekankan, masyarakat menghormati peran TNI dalam menjaga kedaulatan, tetapi tidak semua persoalan sipil harus dijawab dengan pendekatan militer. “Kita tidak membutuhkan tentara di koperasi desa. Kita butuh manajer yang cerdas, bukan prajurit yang lelah.”
Ia menutup dengan peringatan tegas: manajemen KDMP tidak bisa cukup hanya memberi santunan lalu merasa masalah selesai. “Mereka punya tanggung jawab moral dan hukum yang sangat berat atas hilangnya lima nyawa anak bangsa.”
