Sumbawanews.com,- Jakarta – Di tengah gemuruh pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara yang masih mendominasi, sebuah film dokumenter berjudul *Pelita Asa* menjadi pintu masuk bagi diskusi mendalam tentang transisi energi yang adil di Indonesia. Acara nonton bareng dan diskusi publik yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) pada Rabu, 24 Juni 2026, menghadirkan beragam pemangku kepentingan—dari pemerintah, industri, akademisi, hingga jurnalis—untuk menggali akar masalah yang sering diabaikan: mengapa Indonesia masih memilih batu bara, meski pilihan lain tersedia?
Film yang mengisahkan kehidupan warga Dusun Donomulyo, Manggar, dan Muara Enggelam di Kalimantan Timur itu bukan sekadar gambaran keterbatasan akses listrik. Ia menunjukkan bagaimana energi bukan hanya soal kabel dan lampu, tapi soal nasib manusia—petani yang kehilangan lahan, pekerja tambang yang tak punya jaminan masa depan, dan komunitas yang berharap pada panel surya komunal sebagai jembatan menuju kehidupan yang lebih layak.
Martha Jesica Solomasi Mendrofa, Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan di IESR, menegaskan: “Bukan kita tidak punya pilihan. Kita memilih batu bara.” Ia menjelaskan, 70–80% bauran energi nasional masih berasal dari batu bara, sementara energi baru terbarukan (EBT) baru menyumbang sekitar 11%. Dominasi ini bukan murni karena ketersediaan sumber daya, tapi karena sistem yang sengaja dirancang untuk mempertahankannya—mulai dari regulasi tarif yang memberi insentif besar pada fosil, hingga skema investasi yang belum ramah terhadap energi terbarukan.
“Transisi energi bukan cuma ganti sumber listrik. Ini soal memperbaiki ketidakadilan yang sudah berlangsung puluhan tahun,” ujar Martha. Ia menekankan, masyarakat yang selama ini menanggung dampak polusi, deforestasi, dan ketidakstabilan ekonomi akibat eksploitasi batu bara harus menjadi pusat perhatian, bukan korban yang dilupakan.
Pemerintah mengakui kompleksitasnya. Jayanti Maharani dari Kementerian PPN/Bappenas menyebut transisi energi di Indonesia dirancang bertahap, dari 2025 hingga 2045. “Kita masih butuh pembangkit fosil sebagai jembatan,” katanya. Tapi, ia menambahkan, pemerintah mulai menyiapkan peta jalan bagi daerah-daerah yang ekonominya bergantung pada tambang batu bara—termasuk pelatihan ulang tenaga kerja agar bisa beralih ke sektor energi bersih, pariwisata berkelanjutan, atau industri kreatif.
Sementara itu, M. Atthar Majid dari Kementerian ESDM menekankan bahwa transisi ini tidak bisa dilakukan secara mendadak. “Kita butuh energi transisi—gas alam, batu bara dengan teknologi bersih—sebagai jembatan menuju masa depan energi terbarukan.” Ia mengakui, investasi besar dibutuhkan, termasuk dari luar negeri. Untuk itu, pemerintah mendorong skema tarif karbon sebagai sumber pendanaan, di mana perusahaan emisi tinggi wajib membayar biaya lingkungan, yang kemudian dialokasikan untuk pengembangan energi hijau.
Namun, di balik semua kebijakan dan peta jalan, ada satu pertanyaan yang belum sepenuhnya dijawab: siapa yang benar-benar diuntungkan dari status quo? Dan siapa yang tetap membayar harga terberat?
Melalui acara ini, AJI dan IESR berharap bukan hanya meningkatkan kesadaran publik, tapi juga mengubah narasi jurnalistik—dari yang sering menggambarkan transisi energi sebagai tantangan teknis, menjadi cerita manusia yang penuh konflik, harapan, dan keadilan. Karena energi yang adil bukan hanya soal listrik menyala, tapi soal siapa yang diperdengarkan, siapa yang dihargai, dan siapa yang tidak ditinggalkan di jalan menuju masa depan.
