Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS bukan semata akibat tekanan global, melainkan karena aliran kekayaan nasional yang terus mengalir keluar negeri melalui praktik-praktik sistemik yang merugikan negara. Dalam pidatonya di penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden menyebutkan bahwa selama 22 tahun terakhir, keuntungan ekspor Indonesia mencapai 436 miliar dolar AS, namun 343 miliar dolar AS di antaranya justru mengalir ke luar negeri.
Prabowo menyoroti praktik under-invoicing—pelaporan nilai ekspor yang sengaja direndahkan—sebagai salah satu akar masalah. Ia memberi contoh, perusahaan yang mengekspor 1.000 ton bijih logam hanya melaporkan 300 ton, sehingga pajak dan royalti yang seharusnya masuk ke kas negara justru hilang. Menurut data yang ia sampaikan, kerugian akibat praktik ini mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun dalam 34 tahun terakhir, angka yang diambil dari laporan PBB.
Lebih jauh, Presiden menyebut kebocoran fiskal tahunan akibat praktik semacam ini diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS, atau sekitar Rp2.500 triliun per tahun. “Ini bukan soal nilai tukar semata. Ini soal keadilan ekonomi, soal kedaulatan sumber daya alam kita,” tegasnya.
Untuk menghentikan arus bocor ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah penerapan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis, yang dikelola oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Sistem ini bertujuan memastikan semua transaksi ekspor terekam secara transparan, sehingga tidak ada ruang bagi manipulasi nilai dan penghindaran pajak.
Selain itu, Presiden juga menekankan upaya penataan BUMN. Lebih dari 240 perusahaan milik negara yang dinilai tidak produktif dan terus merugi telah ditutup, sementara puluhan lainnya direstrukturisasi agar beroperasi secara efisien dan berkontribusi pada penerimaan negara.
Prabowo menekankan bahwa keberhasilan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya diukur dari angka-angka makro, tapi dari seberapa besar kekayaan alam dan hasil kerja rakyat tetap berada di dalam negeri. “Kalau uang kita keluar terus, siapa yang untung? Bukan rakyat. Bukan negara. Tapi pihak-pihak yang memanfaatkan celah sistem,” ujarnya.
Langkah-langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari reformasi struktural yang sedang dipercepat untuk membangun ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan—bukan sekadar menstabilkan rupiah, tapi memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akarnya.
