Sumbawanews.com,- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegaskan bahwa kepemilikan senjata nuklir bukan pilihan, melainkan kebutuhan strategis mutlak bagi kelangsungan negaranya di tengah ketidakpastian keamanan global. Dalam rapat Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berlangsung dari 20 hingga 22 Juni 2026, Kim menyatakan bahwa hanya dengan memperkuat dan mempertahankan arsenalan nuklir, Korea Utara dapat melindungi dirinya dari ancaman “hegemoni sewenang-wenang” oleh kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya.
Menurut laporan kantor berita resmi KCNA, Kim mengecam kebijakan militer AS yang dinilainya sebagai pemicu utama konflik di Eropa dan Timur Tengah, serta menyalahkan Washington dan Seoul atas peningkatan postur nuklir gabungan di Semenanjung Korea. “Terus memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir serta sepenuhnya menjalankan posisi sebagai negara pemilik senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk secara percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi,” tegas Kim dalam pidatonya.
Pernyataan ini menandai penegasan ulang Pyongyang terhadap kebijakan yang telah dianut sejak 2016: bahwa denuklirisasi bukan lagi agenda yang bisa dinegosiasikan. Profesor Yang Moo-jin dari University of North Korean Studies di Seoul menilai bahwa Kim sedang membangun kerangka baru untuk diplomasi nuklir—bukan penghapusan senjata, tapi pengakuan status sebagai kekuatan nuklir yang setara. “Pyongyang tidak ingin melepaskan senjatanya. Mereka ingin diperlakukan sebagai mitra yang punya kekuatan tawar, bukan sebagai negara yang harus menyerah,” ujar Yang.
Dalam kesempatan itu, Kim juga memerintahkan percepatan pembangunan kapal penjelajah rudal berpemandu strategis berbobot 10.000 ton, serta modernisasi industri batu bara sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat militer tidak terpisah dari upaya memperkuat ekonomi dalam menghadapi sanksi internasional yang masih berlaku sejak 2017.
Kritik Kim juga menyasar Jepang, yang disebutnya sebagai “negara kalah perang” yang kini berubah menjadi kekuatan militer agresif dengan memanfaatkan ketegangan global. Ia menuduh Tokyo dan sekutu AS lainnya memperdalam krisis keamanan di Asia Timur melalui rearmament terbuka.
Sejak deklarasi dirinya sebagai negara nuklir pada 2016, Korea Utara telah menolak semua upaya diplomasi dari AS, China, dan Korea Selatan yang menawarkan pelonggaran sanksi sebagai imbalan penghentian program senjata nuklir. Kini, dengan pernyataan tegas ini, Kim menutup pintu bagi skema denuklirisasi bertahap yang pernah diajukan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kepada Presiden Donald Trump dalam KTT G7. Bagi Pyongyang, keamanan tidak bisa ditawar—ia harus dijamin oleh kekuatan, bukan janji.
