Sumbawanews.com,- Korea Selatan mengungkapkan kekhawatiran terhadap sejumlah hambatan non-tarif yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, meskipun kedua negara terus memperkuat kemitraan strategis di tengah ketidakpastian global. Ketua Komite Persahabatan Korea-Indonesia di Majelis Nasional Korea Selatan, Kim Gi-hyeon, menyatakan bahwa hubungan ekonomi bilateral mengalami perlambatan signifikan setelah mencapai puncaknya pada 25,5 miliar dolar AS pada 2020.
Dalam diskusi yang diselenggarakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia di Seoul pada 9 Juni 2026, Kim menyoroti kebijakan sertifikasi yang semakin ketat di Indonesia sebagai penghambat utama bagi perusahaan Korea. “Banyak regulasi sertifikasi yang memperlambat akses pasar, membuat perusahaan seperti Hyundai enggan memperluas investasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Hyundai Motor Company telah menjadi pelopor produksi mobil listrik di Indonesia dengan model Kona EV dan IONIQ 5—keduanya merupakan kendaraan listrik pertama yang diproduksi secara lokal. Namun, penghapusan insentif untuk kendaraan listrik berdampak besar: manfaat yang sebelumnya dinikmati perusahaan Korea kini lebih banyak dialihkan ke pemain asal Tiongkok. “Kebijakan yang berubah membuat kompetisi tidak seimbang. Perusahaan Korea merasa ditinggalkan,” kata Kim.
Meski demikian, ia tetap optimistis. Kim menekankan bahwa Korea Selatan tetap berkomitmen menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan, khususnya dalam transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi industri. “Kami percaya kerja sama ini bisa menjadi pilar pertumbuhan bersama, bukan sekadar transaksi ekonomi,” tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Direktur Jenderal Biro Urusan ASEAN dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Jung Ga-yeon, menegaskan bahwa kemitraan strategis komprehensif antara Jakarta dan Seoul mencerminkan tingkat kepercayaan tertinggi antara dua negara. Ia menekankan bahwa dalam menghadapi gejolak global, kedua pihak sepakat memperluas kerja sama di sektor kunci: pertahanan, rantai pasok strategis, energi bersih, teknologi digital, kecerdasan buatan, hingga industri kreatif.
“Korea Selatan ingin menjadi mitra yang mendukung inovasi, stabilitas, dan kemajuan bersama—bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga sebagai jembatan bagi keterlibatan yang lebih luas dengan ASEAN,” ujar Jung.
Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, menanggapi kekhawatiran tersebut dengan nada lebih optimis. Menurutnya, pelaku usaha Korea masih memandang Indonesia sebagai pasar yang menarik. “Tidak ada hambatan struktural yang menghentikan rencana investasi. Yang ada adalah pertanyaan teknis, klarifikasi regulasi—dan kami siap menjawabnya,” ujarnya di Wisma Duta Besar RI, Seoul.
Cecep menegaskan bahwa keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada kondisi domestik, tetapi juga pada dinamika ekonomi dan geopolitik global. Target investasi Korea Selatan senilai 10,2 miliar dolar AS di Indonesia, menurutnya, masih berjalan sesuai rencana. Beberapa proyek, seperti fase II PT Krakatau Posco untuk memproduksi baja khusus bagi industri otomotif, kini dalam tahap pembahasan intensif—bukan karena ketidakpastian, tetapi karena kompleksitas teknis dan penyesuaian regulasi yang diperlukan.
Dengan demikian, meski ada perbedaan persepsi antara pengamat dan pelaku bisnis, satu hal tetap jelas: baik Jakarta maupun Seoul sama-sama melihat masa depan kemitraan mereka bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai kebutuhan strategis.
