Sumbawanews.com,- Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong percepatan kerja sama nuklir antara Indonesia dan Rusia guna memperkuat ketahanan energi nasional dalam tiga tahun ke depan. Dorongan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Rusia di Kazan, yang memperingati 35 tahun kemitraan kedua belah pihak.
Sugiono menekankan bahwa pengalaman Rusia dalam teknologi nuklir—terutama melalui perusahaan negara Rosatom—menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi strategis. Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama ini harus berlandaskan tiga prinsip utama: alih teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan standar keselamatan nuklir tertinggi sesuai aturan IAEA.
Dalam pidatonya, Menlu menyoroti pentingnya stabilitas rantai pasok energi dan pangan bagi 670 juta penduduk ASEAN, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global. Rusia, sebagai salah satu produsen energi, gandum, dan pupuk terbesar dunia, dinilai memiliki peran krusial dalam menjamin akses terjangkau dan berkelanjutan bagi kawasan Asia Tenggara.
Tak hanya itu, Indonesia juga mengusulkan penguatan konektivitas ekonomi antara ASEAN dan Eurasia sebagai jembatan pertumbuhan inklusif. Sugiono menyambut baik adopsi Deklarasi Kazan yang selaras dengan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP), khususnya dalam menegaskan sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia mempertegas komitmen untuk melanjutkan impor minyak mentah dari Rusia sebesar 150 juta barel hingga akhir 2026, hasil kesepakatan selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskwa beberapa waktu lalu. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber energi demi mengurangi ketergantungan pada pasokan tradisional.
Lebih jauh, Indonesia tengah menjajaki rencana ambisius: membangun armada pembangkit listrik tenaga nuklir terapung (Floating Nuclear Power Plant) bersama Rosatom. Direktur Utama Rosatom, Alexey Likhachev, mengonfirmasi bahwa delegasi perusahaan itu baru saja mengunjungi Indonesia atas undangan Presiden Prabowo, dengan fokus utama pada teknologi reaktor nuklir berbasis kapal.
“Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, PLTN terapung bukan sekadar inovasi—ini solusi logistik yang ideal,” ujar Likhachev. “Infrastruktur darat yang rumit dan mahal bisa digantikan oleh reaktor yang bisa diderek ke wilayah terpencil, memastikan listrik mengalir di pelosok yang selama ini terisolasi.”
Rencana ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada 2025. Dengan 17.89 persen target bauran EBT sudah tercapai lebih awal, PLTN terapung dianggap sebagai lompatan strategis untuk menutup kesenjangan pasokan di kawasan timur Indonesia.
Sugiono menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kerja sama nuklir ini bukan sekadar soal energi, tapi tentang kedaulatan dan kemandirian. “Kami percaya bahwa teknologi nuklir damai, dengan prinsip transparansi dan keselamatan, bisa menjadi pilar baru ketahanan nasional,” katanya.
Sementara itu, Indonesia tetap menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Palestina, meski menyambut positif penandatanganan Nota Kesepahaman de-eskalasi antara AS dan Iran sebagai bentuk keberhasilan diplomasi dialog. Dengan langkah-langkah konkret ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai aktor strategis yang tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan global, tapi aktif membentuknya.
