Sumbawanews.com,- Kualitas udara Jakarta pada Rabu pagi (17/6/2026) anjlok ke level berbahaya, menempati peringkat kedua terburuk di dunia berdasarkan data IQAir. Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai 175, dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 sebesar 88,5 mikrogram per meter kubik—angka yang jauh di atas ambang batas aman menurut WHO. Udara di ibu kota kini masuk kategori “tidak sehat”, mengharuskan warga membatasi aktivitas luar ruangan dan mengenakan masker jika harus keluar.
Posisi terburuk dunia masih dipegang oleh Lahore, Pakistan, dengan AQI 382, sementara Kinshasa di Kongo dan Santiago di Chili menyusul di urutan ketiga dan keempat. Namun, bagi Jakarta—kota yang telah lama berjuang melawan polusi—peringkat ini bukan sekadar angka, tapi peringatan keras akan krisis lingkungan yang semakin mengancam kesehatan publik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons dengan serangkaian strategi jangka panjang. Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Rencana pengembangan rute bus Transjabodetabek diperluas, termasuk jalur baru dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta. Lebih dari itu, Pemprov menargetkan 10.000 bus listrik akan beroperasi pada 2030, mengingat sektor transportasi menyumbang 50 persen emisi gas buang di Jakarta.
“Jika target ini tercapai, kontribusi emisi dari kendaraan akan berkurang secara signifikan,” ujar Pramono dalam acara Townhall Meeting di M Bloc, Kebayoran Baru.
Selain transportasi, pengelolaan sampah menjadi fokus lain. Pemprov mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah ITF (Intermediate Treatment Facility) di empat titik strategis: Sunter, Rorotan, Bantargebang, dan Jakarta Barat. Proyek yang ditargetkan mulai beroperasi pertengahan tahun ini diharapkan bisa mengurangi emisi dari pembakaran sampah liar, salah satu sumber utama polusi udara di wilayah perkotaan.
Pemerintah juga menggencarkan kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 kelompok masyarakat, termasuk pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Konektivitas transportasi publik kini mencapai 92 persen, menempatkan Jakarta di peringkat ke-17 dunia dan kedua di ASEAN setelah Singapura.
Namun, upaya ini belum cukup. Para ahli kesehatan dan lingkungan memperingatkan bahwa tanpa intervensi struktural yang lebih masif—termasuk pengetatan emisi industri, peningkatan ruang terbuka hijau, dan pengendalian pembangunan liar—kualitas udara Jakarta akan terus berada di zona merah.
Masyarakat pun diminta berperan aktif. “Polusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” kata Dr. Rina Wijaya, pakar kesehatan lingkungan dari Universitas Indonesia. “Setiap keputusan kecil—memilih naik bus, tidak membakar sampah, atau bahkan memilih sepeda daripada mobil—bisa menjadi bagian dari solusi.”
Dengan langkah-langkah yang sudah diambil, Jakarta belum kehilangan harapan. Tapi waktu semakin sempit. Di tengah gelombang panas yang diprediksi akan melanda hingga akhir September, udara yang kini menghambat napas warganya, mungkin juga menghambat masa depan kota ini.
