Sumbawanews.com,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu secara tegas menolak segala bentuk instrumentalisasi gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026), para perwakilan BEM dari berbagai kampus menyatakan bahwa perjuangan mahasiswa harus berakar pada kepentingan rakyat, bukan menjadi alat perebutan kekuasaan elit.
“Kami menolak penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan ini bukan milik partai, bukan alat kampanye, tapi suara keadilan sosial dan kebutuhan dasar rakyat,” tegas Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC, yang menjadi salah satu juru bicara aliansi.
Mereka mengkritik sejumlah aksi massa belakangan yang dinilai kehilangan fokus. Menurut mereka, energi mahasiswa justru teralihkan pada isu-isu yang tidak mendesak, sementara program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis—yang secara langsung menjangkau keluarga miskin—justru menjadi sasaran penolakan tanpa dasar kajian yang memadai.
“Di tengah tingginya angka stunting dan ketimpangan gizi, mengabaikan program yang menyelamatkan nyawa anak-anak demi isu yang spekulatif adalah kemalangan intelektual,” ujar Rahmat.
Aliansi ini juga mengungkap dugaan keterkaitan salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, dengan jaringan politik tertentu. Rahmat menyebut mobil Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso—tokoh yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, salah satu figur kunci dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kehadiran politikus PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi, menurut mereka, memperkuat dugaan adanya intervensi politik.
Lebih jauh, mereka menunjuk kehadiran Tiyo dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026, yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa—di mana Letjen (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir. “Ini bukan kebetulan. Ini jejak jaringan yang perlu diwaspadai,” tegas Rahmat.
BEM Bersatu juga menolak narasi krisis yang dibangun tanpa data komprehensif, yang justru mengalihkan perhatian publik dari isu-isu struktural seperti korupsi, ketimpangan, dan akses pendidikan. Mereka menekankan bahwa sejumlah BEM kampus telah mengklarifikasi bahwa aksi mereka tidak dimotori oleh kekuatan luar.
Untuk itu, aliansi ini mengajukan tiga tuntutan utama: pertama, sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan intervensi politik praktis; kedua, mendukung kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan mekanisme perbaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel; ketiga, mendorong pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Turut hadir dalam konferensi pers perwakilan dari BEM Fakultas Hukum UNISIA, UIJ, FISIP UNAS, Institut Al-Aqidah, UNJ, UNPAM, Unindra, Universitas BSI, dan Institut STIAMI. Mereka menegaskan bahwa independensi gerakan mahasiswa adalah harga mati.
“Kami bukan lawan pemerintah, tapi penjaga moral bangsa. Jika gerakan mahasiswa kehilangan kejujuran, maka yang kalah bukan hanya mahasiswa—tapi seluruh generasi yang menanti keadilan,” pungkas Rahmat.
