Sumbawanews.com,- Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menanggapi tudingan dari PDIP bahwa partainya sedang “membajak” kader dari partai lain. Menurut Bestari, istilah itu terdengar berlebihan dan tidak mencerminkan realitas politik yang sebenarnya.
“Saya kira kurang tepat kalau disebut bajak-membajak. Lebih realistis kalau kita katakan: ada kader yang bosan di partai lamanya, lalu memilih pindah ke PSI karena sejalan dengan visi perjuangan,” ujar Bestari dalam wawancara telepon, Senin (15/6).
Ia menekankan bahwa perpindahan kader bukanlah tindakan ilegal atau tidak etis, melainkan bagian dari dinamika demokrasi. “Kalau seseorang merasa lebih cocok berjuang bersama Jokowi—yang telah memenangkan lima pemilu—dan ingin bergabung dengan PSI, itu hak konstitusionalnya. Bukan pembajakan, tapi pilihan politik.”
Pernyataan ini merespons komentar Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang sebelumnya menuduh PSI gencar merekrut kader dari PDIP, NasDem, Demokrat, hingga PAN. Deddy menyebut PSI sedang melakukan “pemungutan massal” untuk memperbesar basisnya secara instan, dan meminta partai-partai lain waspada.
Bestari justru menyoroti fakta bahwa PDIP terus fokus pada PSI, bukan pada agenda utamanya sendiri. “Masa partai besar seperti PDIP sibuk ngurusin PSI? Padahal, katanya sudah lupa sama Jokowi—tapi justru terlihat tak pernah mau move on dari sosok itu,” ujarnya sambil menyindir.
Ia menyarankan agar Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, lebih baik turun langsung melakukan safari politik ke seluruh penjuru negeri, daripada menghabiskan energi untuk menuding partai kecil. “Kalau ingin mempertahankan basis, bangun kembali kepercayaan rakyat. Bukan hanya menyalahkan orang lain.”
Tudingan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap peran Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Beberapa laporan menyebut mantan presiden itu tengah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah—termasuk Lampung dan Solo—yang dianggap sebagai upaya memperkuat posisi PSI menjelang Pemilu 2029.
PSI membantah keras bahwa mereka melakukan rekrutmen agresif atau manipulatif. Sebaliknya, mereka menegaskan bahwa semua pendaftaran kader dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan kesadaran individu. “Kami tidak mengajak orang keluar dari partainya. Kami hanya menyediakan ruang bagi mereka yang ingin bergabung karena keyakinan politiknya berubah,” tegas Bestari.
Sementara itu, PDIP tetap pada posisinya: mengawasi gerak-gerik PSI secara ketat, terutama di basis-basis tradisionalnya. Namun, analis politik menilai bahwa perang kata-kata antara dua partai ini lebih mencerminkan kecemasan strategis daripada ancaman nyata.
Dalam konteks politik yang semakin dinamis, perpindahan kader bukan lagi hal langka—tapi menjadi indikator seberapa kuat sebuah partai mampu mempertahankan loyalitas, atau menawarkan alternatif yang lebih menarik. PSI, dengan narasi reformis dan pendekatan berbasis generasi muda, kini menjadi magnet bagi sebagian kader yang merasa jenuh dengan struktur lama.
Dan di tengah semua tudingan, satu hal tetap jelas: Jokowi tetap menjadi magnet terbesar yang menggerakkan arus politik baru.
