Sumbawanews.com,- Meski Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai yang mencakup penghentian seluruh konflik di kawasan, termasuk di Lebanon, Israel tetap bersikeras melanjutkan serangan militer. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, tegas menolak mengikuti kesepakatan yang tidak melibatkan negaranya, menegaskan bahwa keamanan Israel hanya bisa dijamin setelah kelompok Hizbullah di Lebanon benar-benar dibubarkan.
Dalam pernyataan resmi di channel Telegram pada Senin (15/6), Ben Gvir menyatakan bahwa kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Iran tidak memiliki daya ikat terhadap Israel. “Kami bukan bagian dari perundingan ini. Kesepakatan itu tidak menjamin keselamatan kami,” ujarnya, seperti dikutip AFP.
Ia menekankan bahwa pasukan Israel tidak akan menarik diri dari satu inci pun wilayah yang telah mereka kuasai dan dibersihkan dari infrastruktur teroris. “Kami tidak akan mundur. Setiap posisi yang kami rebut adalah benteng keamanan nasional,” tegasnya.
Kesepakatan AS-Iran, yang diumumkan oleh Trump pada Minggu (14/6) dan akan ditandatangani resmi pada 19 Juni di Swiss, mencakup 14 poin nota kesepahaman. Salah satunya adalah penghentian total permusuhan di semua front, termasuk perbatasan Lebanon-Suriah-Israel, tempat Hizbullah—kelompok bersenjata yang didukung Iran—telah menjadi kekuatan militer utama selama bertahun-tahun.
Iran telah mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui kantor berita Mehr, meski rincian lengkapnya belum dirilis secara resmi. Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia mulai bersiap mencabut sanksi ekonomi terhadap Teheran sebagai bagian dari upaya normalisasi.
Namun, sikap Israel justru memperdalam ketegangan. Dengan serangan udara dan artileri yang terus berlanjut di selatan Lebanon, negara itu menolak menganggap kesepakatan AS-Iran sebagai dasar untuk menghentikan operasi militer. Pernyataan Ben Gvir mencerminkan kepercayaan mendalam di kalangan elit keamanan Israel bahwa ancaman dari Hizbullah—bukan dari Iran langsung—tetap menjadi titik kritis yang harus dihapus sebelum stabilitas bisa dianggap tercapai.
Ketegangan ini memperlihatkan celah strategis yang semakin lebar antara kebijakan luar negeri AS yang berusaha meredam konflik regional, dan pendekatan Israel yang berbasis pada prinsip keamanan preemtif—menghancurkan ancaman sebelum sempat berkembang. Sementara dunia menanti tanda-tanda perdamaian di Timur Tengah, Lebanon kembali menjadi medan pertempuran yang tak terhindarkan.
