Sumbawanews.com,- Partai Perindo menyampaikan risalah kebijakan komprehensif kepada Bank Indonesia dan pemerintah sebagai respons terhadap gejolak ekonomi nasional yang semakin mengkhawatirkan. Dokumen yang disusun Sekjen Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menawarkan tiga pilar strategis untuk menahan dampak triple shock—volatilitas pasar keuangan, pelemahan rupiah, dan lonjakan harga kebutuhan pokok—yang kini mengancam stabilitas makroekonomi.
Ferry, yang juga mantan Komisioner KPU RI, menekankan bahwa pendekatan konvensional sudah tidak lagi memadai. “Kita tidak bisa berjalan dengan ritme biasa di tengah krisis yang berlapis. Butuh bauran kebijakan yang terintegrasi, cepat, dan terukur,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Pilar pertama menekankan peran Bank Indonesia dalam menstabilkan pasar valas. Perindo mendesak BI untuk memperkuat likuiditas di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), sekaligus mengevaluasi ulang suku bunga acuan secara taktis. Langkah ini bertujuan mengurangi tekanan jual bebas modal asing yang telah memicu aksi korreksi tajam pada saham-saham bank berkapitalisasi besar.
Pilar kedua fokus pada perlindungan sektor riil dan masyarakat rentan. Perindo meminta Kementerian Keuangan segera merealokasi anggaran fiskal untuk memperluas jaring pengaman sosial di bidang pangan. Rekomendasi ini menyasar komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan sayuran hortikultura yang harganya melonjak signifikan, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh rumah tangga berpendapatan rendah.
Pilar ketiga, yang menjadi fondasi jangka panjang, adalah integrasi kebijakan moneter dan fiskal yang sinergis. Perindo menilai, tanpa koordinasi erat antara BI dan kementerian teknis, upaya penyelamatan ekonomi akan bersifat parsial dan rentan gagal. Dokumen ini juga menyerukan transparansi dalam pengelolaan cadangan devisa dan peningkatan kredibilitas kebijakan melalui komunikasi yang konsisten kepada pasar.
Dalam konteks geopolitik global yang semakin tidak menentu, Perindo menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton. “Kita bukan hanya menghadapi tekanan eksternal, tapi juga kegagalan struktural dalam respons kebijakan. Risalah ini adalah upaya kami sebagai partai politik untuk berkontribusi secara konkret, bukan sekadar kritik,” tegas Ferry.
Dokumen tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Gubernur BI dan Menteri Keuangan sebagai masukan strategis menjelang rapat koordinasi ekonomi nasional pekan depan. Partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo ini berharap, langkah ini bisa menjadi titik balik dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, berbasis data, dan berorientasi pada perlindungan rakyat.
