Sumbawanews.com,- Puluhan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026, dengan tema “Tata Ulang Indonesia”. Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UBK dan diikuti oleh sekitar 200 peserta dari kampus tersebut, dengan kemungkinan bertambah jika kampus lain bergabung—termasuk Universitas Pamulang dan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dikonfirmasi tengah melakukan konsolidasi.
Enam tuntutan utama menjadi inti aksi ini. Pertama, BEM UBK mendesak pemerintah menghentikan sementara dan meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai rentan disalahgunakan dan tidak transparan. Kedua, mereka menuntut revisi mendalam terhadap Undang-Undang Kepolisian untuk memperkuat akuntabilitas dan menghapus kewenangan militer yang berlebihan. Ketiga, aksi ini menyerukan penghentian militerisme di ruang publik dan penegakan supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak yang semakin memberatkan rakyat kecil. Keempat, mereka menuntut akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi. Terakhir, mereka menolak kenaikan harga BBM yang dianggap sebagai kebijakan regresif yang mengabaikan daya beli masyarakat.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M. Abdi Maludin, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan hasil konsolidasi internal setelah kajian mendalam terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk. “Kami tidak ingin kembali ke 1998, tapi juga tidak bisa diam melihat negara ini terus terkoyak oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya kepada Tempo, Ahad, 14 Juni 2026.
Abdi menekankan bahwa tujuan utama aksi ini adalah menyatukan kembali semangat kebangsaan di tengah polarisasi dan provokasi yang marak. “Kami ingin Indonesia tetap utuh. Bukan untuk menggulingkan, tapi untuk memperbaiki. Karena perubahan yang sehat lahir dari kritik yang konstruktif, bukan kekerasan atau kebencian.”
Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kinerja ekonomi, transparansi program sosial, dan kembali menguatnya sentuhan militer dalam kehidupan sipil. Jika aksi berjalan damai, ini akan menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di ibu kota sepanjang tahun 2026, sekaligus ujian bagi pemerintah dalam merespons aspirasi generasi muda yang menuntut keadilan struktural, bukan sekadar simbolik.
