Sumbawanews.com,- Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, kembali menjadi sasaran teror setelah mengikuti aksi demonstrasi Gejayan Memanggil di Yogyakarta pada Sabtu, 13 Juni 2026. Sebuah perangkat pelacak bernama PBX Finder ditemukan terpasang di bawah bodi mobil yang ia pinjam dari saudaranya—sebuah indikasi bahwa gerak-geriknya sedang dipantau secara sistematis.
Teror ini bukan yang pertama. Bagi Tiyo, ancaman telah menjadi bagian dari kehidupan aktivis yang tak gentar menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam pernyataannya, ia menyebut: “Betapa berbahayanya menjadi manusia Indonesia yang mencintai bangsanya.”
Pada Maret 2025, ia pertama kali mengalami intimidasi massal setelah memimpin aksi menolak revisi Undang-Undang TNI. Spanduk berwarna merah darah bermunculan di area parkir Abu Bakar Ali, menampilkan fotonya bersama tiga aktivis lain, dengan tulisan: *“Awas Gerakan Mahasiswa Disusupi Antek Asing.”* Tidak hanya itu, ia juga menerima pesan ancaman yang menargetkan keselamatan orang tuanya—jika aksi protes terus berlanjut. “Saya tidak akan gentar,” tegasnya saat itu.
Kritiknya terhadap Presiden Prabowo Subianto atas insiden bunuh diri seorang siswa SD di NTT akibat tak mampu membeli peralatan belajar juga memicu reaksi balik. Beberapa hari setelah BEM UGM menyampaikan pernyataan resmi, Tiyo menerima pesan WhatsApp dari nomor internasional yang mengancam akan menculiknya. Pesan itu disertai tuduhan bahwa ia “hanya mencari panggung” dan “agen asing.” Tak lama setelah itu, ia dikuntit oleh dua orang tak dikenal di sebuah kedai—mereka memotret, lalu pergi tanpa kata.
Namun, yang paling mencengangkan adalah upaya kooptasi yang lebih halus. Pada 7 Juni 2026, seorang perantara yang dikenalnya menghubungi Tiyo atas nama “petinggi lembaga berbintang”—istilah yang ia gunakan untuk merujuk pada pejabat tinggi pemerintahan. Perantara itu mengajaknya bertemu untuk “silaturahmi,” lalu menyampaikan tawaran: “Apa pun yang Anda inginkan, bisa diberikan.”
Lebih jauh, perantara itu mengungkap bahwa sejumlah aktivis lain telah menerima “jatah” berupa bisnis warung bernilai miliaran rupiah—dengan syarat: kepatuhan dan loyalitas. “Saya tidak butuh kemewahan yang dibayar dengan kehormatan,” jawab Tiyo, segera memutus percakapan.
Ia yakin, tawaran itu bukan sekadar kebaikan. Ini adalah strategi sistemik untuk menekan suara kritis dengan iming-iming materi. “Dunia ini masih menyimpan banyak orang yang mengusahakan kebaikan tanpa imbalan,” ujarnya. Bagi Tiyo, perlawanan bukan soal keberanian semata, tapi soal integritas yang tak bisa dibeli.
Kasus ini kembali menggugah pertanyaan besar: di tengah maraknya teror, pengawasan, dan kooptasi, seberapa bebas ruang publik bagi kritik terhadap kekuasaan? Tiyo Ardianto, dengan segala risikonya, tetap memilih menjawabnya dengan keteguhan.
