Sumbawanews.com,- Pemerintah baru Slovenia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Janez Jansa resmi mencabut sejumlah larangan terhadap Israel, menandai perubahan drastis dalam kebijakan luar negerinya yang selama ini cenderung kritis terhadap Tel Aviv. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah Jansa dilantik pada awal Juni 2026, menggantikan pemerintahan kiri-tengah yang dipimpin Robert Golob.
Kabinet konservatif Jansa menghapus larangan masuk bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—tiga tokoh yang sebelumnya dilarang memasuki wilayah Slovenia karena kontroversi terkait kebijakan di Tepi Barat dan Gaza. Selain itu, pemerintah juga mencabut embargo terhadap impor produk dari permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dan menghentikan pembatasan terhadap ekspor serta transit senjata dan peralatan militer ke Israel.
Langkah ini dijelaskan sebagai upaya membuka kembali saluran diplomasi. “Dialog politik yang terbuka lebih efektif daripada tindakan yang memutus komunikasi,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Slovenia. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan baru tetap mengacu pada hukum nasional dan kriteria ekspor senjata Uni Eropa, bukan pelonggaran tanpa batas.
Perubahan ini juga disertai simbol-simbol visual yang jelas: bendera Palestina yang sebelumnya dikibarkan di gedung pemerintah telah diturunkan, meskipun Presiden Natasa Pirc Musar tetap mengibarkannya di kediaman resmi kepresidenan—menunjukkan ketegangan internal dalam struktur kekuasaan Slovenia.
Pada bulan yang sama, Israel mengumumkan rencana membuka Kedutaan Besar permanen di Ljubljana, mengakhiri ketergantungan selama ini pada Kedutaan di Wina, Austria. Ini menjadi tanda nyata pemulihan hubungan diplomatik yang sempat membeku di bawah pemerintahan sebelumnya.
Slovenia, yang mengakui Negara Palestina pada 2024 dan sempat menjadi salah satu suara paling vokal di Uni Eropa terhadap kebijakan Israel, kini berada di persimpangan. Kebijakan baru Jansa—yang dikenal sebagai pengagum Donald Trump dan sekutu dekat mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban—menggambarkan pergeseran ideologis yang lebih sejalan dengan aliansi konservatif global.
Perubahan ini menimbulkan reaksi tajam di dalam negeri. Kelompok hak asasi manusia dan aktivis pro-Palestina mengecam langkah itu sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional, sementara sebagian elit bisnis dan militer menyambutnya sebagai langkah realistis untuk memperkuat kerja sama strategis.
Slovenia, dengan populasi sekitar dua juta jiwa, kini semakin terbelah: antara kubu liberal yang mempertahankan prinsip moral dalam diplomasi, dan kubu konservatif yang mengejar kepentingan geopolitik pragmatis. Di tengah ketegangan Timur Tengah yang semakin memanas, keputusan kecil di sebuah negara kecil di Eropa Tengah ini bisa jadi menjadi indikator awal perubahan arah kebijakan Uni Eropa terhadap Israel—dari retorika kritis menuju realitas diplomasi yang lebih kompromistis.
