Sumbawanews.com,- Pemerintah Filipina secara tegas menolak sanksi yang dijatuhkan China terhadap Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr., menyebut langkah itu sebagai upaya mengintimidasi suara kritis terhadap agresi Beijing di Laut China Selatan. Sanksi yang diumumkan Kementerian Luar Negeri China pada Kamis (11/6) melarang Teodoro dan keluarganya memasuki wilayah Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Makau, serta menghentikan semua transaksi finansial dengan pihak-pihak terkait.
China membenarkan sanksi itu sebagai respons atas “pernyataan tidak bertanggung jawab” yang dinilai merusak kepentingan nasionalnya—sebuah tuduhan yang langsung dibantah Manila. Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa meskipun setiap negara berhak menentukan kebijakan imigrasinya, tindakan China justru memperdalam ketegangan dan menghancurkan ruang dialog yang sudah rapuh.
Teodoro, yang menjabat sejak Juni 2023 di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., adalah salah satu suara paling vokal di kawasan Asia Tenggara yang mengecam klaim maritim China di Laut China Selatan. Ia menyebut klaim “sembilan garis putus-putus” Beijing sebagai “fiksi dan kebohongan terbesar abad ini,” serta menyal
