Sumbawanews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan operasi bersama yang berujung pada penangkapan Bupati Muara Enim, Edison, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada 7-8 Juni 2026 mengungkap transaksi suap senilai Rp2 miliar yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6), Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa kasus ini menjadi contoh nyata sinergi antarlembaga penegak hukum dalam memerangi korupsi struktural. “Ini bukan sekadar kasus pungli biasa. Ini menyangkut tata kelola anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas nasional,” ujar Taufik.
Edison, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Muara Enim, ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani; orang kepercayaan bupati, Adi Triyadi; serta Cory Erin Hardi, perwakilan PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), yang diduga menjadi perantara penyaluran uang suap.
Penahanan terhadap keempat tersangka telah dilakukan selama 20 hari, mulai 9 Juni hingga 28 Juni 2026. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan b serta Pasal 12B UU Tipikor, terkait penerimaan suap oleh pejabat publik, serta Pasal 605 dan 606 KUHP yang mengatur tindak pidana korupsi oleh pihak swasta.
Taufik menekankan, modus operandi yang terungkap tidak hanya terbatas pada pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru (SPMB), tetapi lebih dalam lagi—melibatkan manipulasi pengadaan barang dan jasa, termasuk pengalihan anggaran melalui proyek fiktif atau penentuan pemenang lelang yang tidak transparan. “Pendidikan adalah fondasi pembangunan. Ketika uang rakyat diserap oleh kepentingan pribadi, maka generasi masa depan yang menjadi korban,” tegasnya.
KPK dan Kortas Tipikor Polri kini terus mengembangkan investigasi terhadap jaringan yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain di tingkat provinsi dan dinas terkait. Dokumen elektronik, rekaman komunikasi, dan transaksi keuangan telah diamankan sebagai barang bukti utama.
Kasus ini menjadi sorotan nasional mengingat posisi strategis Muara Enim sebagai daerah penghasil energi dan pendidikan yang menjadi fokus program prioritas pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan pengawasan anggaran pendidikan.
Edison, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, kini berada di tahanan KPK, menjadi simbol baru dari upaya serius pemberantasan korupsi di tingkat kepala daerah. KPK menegaskan, operasi ini bukan akhir, tapi awal dari upaya membangun sistem yang lebih bersih dan akuntabel.
