Sumbawanews.com,- Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi tulang punggung percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia. Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu lalu, ia menekankan bahwa sejumlah program nasional yang berjalan di daerahnya tidak hanya menstimulasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi ribuan warga setempat.
Salah satu bukti nyata keberhasilan tersebut terlihat dari capaian produksi pangan. Hingga kini, Papua Selatan mampu memproduksi hampir 150 ton beras yang didistribusikan ke berbagai kabupaten, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Namun, yang paling mencolok adalah proyek perkebunan tebu di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Proyek ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja lokal dan menjadi pilar utama dalam rencana menjadikan Merauke sebagai pusat produksi gula dan bioetanol terbesar di Indonesia bagian timur.
Safanpo menilai, keunggulan geografis Merauke—dengan hamparan lahan luas yang datar dan subur—menjadikannya potensi strategis bagi ketahanan pangan dan energi nasional. Jika dikelola secara optimal, lahan ini bisa menjadi jawaban atas tantangan swasembada pangan sekaligus sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. “Ini bukan sekadar proyek pertanian biasa,” ujar Safanpo. “Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi Papua Selatan.”
Pemerintah pusat melalui PSN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam hal infrastruktur pendukung, akses pasar, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal. Dengan fokus pada sektor pertanian, energi, dan logistik, PSN kini bukan lagi sekadar program pembangunan, melainkan transformasi struktural yang mengubah Papua Selatan dari wilayah pinggiran menjadi pusat pertumbuhan baru di Nusantara.
Dengan keberlanjutan dan komitmen yang konsisten, langkah-langkah ini diyakini akan membuka pintu bagi investasi lebih besar, peningkatan kesejahteraan, dan pada akhirnya, memperkuat integrasi sosial-ekonomi Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
