Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru bicara Fraksi Demokrat PPP DPRD Sumbawa, dalam menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Demokrat Ppp Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, Kamis (30/04) mengatakan, setelah mendengar penjelasan wakil bupati sumbawa terhadap 5 (lima) rancangan perda dari merintah kabupaten sumbawa tahun 2026, fraksi demokrat ppp pembangunan menyampaikan catatan kritis berbasis data.
Baca Juga: Fraksi Partai Gelora Mendukung Ranperda Kabupaten Sumbawa
Terhaap rancangan perda tentang penyertaan modal daerah kepada bumd 2026-2030, fraksi demokrat ppp pembangunan menyampaikan beberapa pandangan, catatan kritis dan pertanyaan mendasar terkait ranperda ini. Yakni tentang urgensi dan alignment dengan RPJMD, profil kinerja bumd penerima modal, proyeksi return on investment (roi) dan dividen, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, fraksi demokrat ppp memberikan catatan dan pandangan yakni, Tentang pendekatan humanis vs represif, peran linmas (perlindungan masyarakat), penanganan konflik social, pedagang kaki lima (pkl) dan ruang public.
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang sistem pengelolaan air limbah domestic, fraksi demokrat ppp menyampaikan data dan tuntutan. Yakni tetang kesiapan infrastruktur (ipal komunal/individual), afirmasi untuk masyarakat tidak mampu, pengawasan kualitas air buangan, dan integrasi dengan tata rungan.
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, fraksi demokrat ppp Pembangunan menyampaikan data dan tuntutan. Yakni angka stunting di kab. sumbawa 29,8% pada 2024, target turunnya menjadi 22% pada 2026. per januari 2026, masih ada 16.299 keluarga rentan stunting (krs). strategi-nya : “penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat desa/kecamatan” harus dijamin regulasinya.
syarat dari fraksi Demokrat PPP yakni mandatory spending minimal 5% apbd untuk hak anak lintas opd, harus masuk batang tubuh perda. wajibkan alokasi dana desa untuk pmt posyandu, dapur sehat, dan insentif kader di 16.299 krs. serta rapor kinerja kabupaten layak anak (kla) tiap opd + sanksi jika target stunting 22% meleset.
Terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten sumbawa, fraksi democrat PPP menyampaikan tuntutan. yakn minta dibuka ke publik hasil evaluasi sotk lama. opd mana yang tumpang tindih, jabatan mana yang miskin fungsi.
download: PANDUM FRAKSI DP3P TERHADAP 5 RANPERDA PEMDA 2026
berdasarkan catatan kritis berbasis data di atas, fraksi democrat PPP dapat menerima 5 ranperda ini untuk dibahas ke tingkat pansus, dengan syarat seluruh tuntutan, data, dan roadmap yang kami sampaikan diakomodir secara tertulis dalam daftar iinventatisasi masalah (dim) dan dibahas tuntas. pada prinsipnya fraksi demokrat ppp pembangunan sepakat untuk diajukan dan dibahas pada sidang-sidang tingkat lanjut, tentunya dengan kelayakan dan analisa investasi untuk mendapatkan kinerja usaha yang optimal. (Using)
