Sumbawa Besar, sumbawanews.com – juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dprd Kabupaten Sumbawa Terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa Atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, Kamis (30/04) menegaskan, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat, fraksi pan merasa perlu menyampaikan beberapa catatan penting terkait kondisi riil daerah yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Fraksi Demokrat PPP Sampaikan Catatan Kritis Berbasis Data Terhadap 5 Ranperda
fraksi pan memberikan perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah yang masih terjadi di kabupaten sumbawa, termasuk kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. peristiwa tersebut tidak hanya menjadi keprihatinan kita bersama, namun juga menjadi alarm keras bahwa sistem perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan, belum berjalan secara optimal. fraksi pan menegaskan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar dan tumbuh, tidak boleh berubah menjadi ruang yang menimbulkan rasa takut, trauma, dan kerusakan psikologis bagi peserta didik.
fraksi pan menilai bahwa kasus perundungan ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa insidental semata, melainkan mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, pembinaan karakter, serta mekanisme penanganan di lingkungan sekolah. oleh karena itu, fraksi pan mendesak agar pemerintah daerah melalui perangkat terkait segera melakukan langkah-langkah nyata dan terukur, mulai dari penguatan program pendidikan karakter, peningkatan peran guru dan tenaga kependidikan dalam deteksi dini, hingga penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang cepat, tepat, dan berpihak pada korban.
lebih lanjut, fraksi pan menegaskan bahwa penanganan perundungan tidak cukup hanya melalui pendekatan disiplin atau sanksi semata, namun harus diiringi dengan pendekatan edukatif, psikologis, dan sosial yang komprehensif. keterlibatan orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
oleh karena itu, fraksi pan menegaskan bahwa permasalahan perundungan di sekolah harus menjadi perhatian serius dan prioritas penanganan pemerintah daerah. jangan sampai kasus-kasus yang terjadi hanya menjadi perhatian sesaat tanpa diiringi dengan perbaikan sistemik yang berkelanjutan.
fraksi pan juga memberikan perhatian serius terhadap masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang terjadi di kabupaten sumbawa. fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga masih belum berjalan secara optimal. berbagai kasus yang terungkap dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator bahwa upaya pencegahan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.
fraksi pan menilai bahwa kondisi ini tidak terlepas dari masih terbatasnya dukungan anggaran terhadap organisasi perangkat daerah yang menangani urusan perempuan dan anak. keterbatasan tersebut berdampak langsung pada minimnya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan program-program preventif yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan. akibatnya, penanganan kasus seringkali lebih bersifat reaktif setelah kejadian terjadi, bukan preventif sebelum permasalahan muncul.
oleh karena itu, fraksi pan menegaskan bahwa penanganan kdrt tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai dan berpihak. pemerintah daerah perlu memberikan penguatan nyata, baik dalam bentuk penambahan anggaran, program edukasi berkelanjutan, maupun penguatan kapasitas lembaga dan tenaga pendamping di lapangan.
lebih lanjut, fraksi pan mendorong agar mekanisme pelaporan dan penanganan kasus ditingkatkan menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan ramah terhadap korban, serta didukung dengan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial yang memadai.
pada akhirnya, fraksi pan menegaskan bahwa tingginya kasus kdrt harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal prioritas anggaran dan efektivitas program perlindungan perempuan dan anak. tanpa komitmen anggaran yang kuat, maka upaya perlindungan akan sulit mencapai hasil yang maksimal.
fraksi pan juga memberikan perhatian terhadap wajah dan citra daerah, khususnya terkait belum adanya gerbang atau gapura yang representatif di pintu masuk kabupaten sumbawa, baik di bagian timur maupun barat. sebagai daerah yang memiliki potensi budaya, sejarah, dan pariwisata yang kuat, keberadaan gerbang daerah bukan sekedar simbol fisik, melainkan identitas dan kebanggaan daerah yang memberikan kesan pertama bagi setiap orang yang masuk ke wilayah sumbawa.
fraksi pan menilai bahwa hingga saat ini, belum terlihat adanya gapura yang memiliki nilai seni, karakter budaya, serta daya tarik visual yang kuat dan merepresentasikan kekhasan kabupaten sumbawa. kondisi ini tentu menjadi catatan, mengingat gerbang daerah dapat menjadi simbol kemajuan, sekaligus sarana promosi pariwisata dan identitas lokal.
oleh karena itu, fraksi pan mendorong agar pemerintah daerah mulai memberikan perhatian serius terhadap penataan pintu masuk daerah, dengan merencanakan pembangunan gerbang atau gapura yang tidak hanya megah dan estetis, namun juga mengandung nilai filosofi dan kearifan lokal sumbawa. pembangunan tersebut tentu harus dirancang secara matang, terukur, dan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.
dengan demikian, fraksi pan berpandangan bahwa penataan gerbang daerah perlu menjadi bagian dari upaya membangun citra dan kebanggaan daerah, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan pariwisata dan identitas kabupaten sumbawa ke depan.
fraksi pan juga memberikan perhatian serius terhadap masih terjadinya kelangkaan dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh gas elpiji, khususnya di sejumlah wilayah di kabupaten sumbawa. padahal, gas elpiji merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro. fraksi pan mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah membentuk tim satgas pengawasan, dan menilai bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam menjaga distribusi dan ketersediaan elpiji di masyarakat.
namun demikian, fraksi pan mencermati bahwa di lapangan masih terdapat praktik penyalahgunaan, khususnya oleh sebagian pengecer yang menjual elpiji jauh di atas harga eceran tertinggi (het). kondisi ini tentu merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, dan menunjukkan bahwa pengawasan yang ada masih perlu diperkuat.
oleh karena itu, fraksi pan menegaskan perlunya langkah yang lebih tegas dan terukur dalam penertiban distribusi elpiji, termasuk penegakan aturan terhadap pengecer yang melanggar, penguatan sistem pengawasan di lapangan, serta peningkatan transparansi rantai distribusi. di samping itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait harga resmi dan mekanisme distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan.
fraksi pan juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan di kabupaten sumbawa, khususnya pada musim hujan seperti saat ini, di mana sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan yang cukup parah. kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, namun juga berpengaruh terhadap distribusi hasil pertanian serta akses terhadap pelayanan dasar.
fraksi pan menilai bahwa salah satu penyebab utama kerusakan jalan tersebut adalah masih buruknya sistem drainase di sepanjang ruas jalan. di lapangan, masih banyak ditemukan saluran air yang tersumbat, tidak terpelihara, bahkan sudah rata dengan tanah, sehingga tidak berfungsi lagi. kondisi ini menyebabkan air hujan tidak mengalir dengan baik, melainkan menggenang dan meresap ke badan jalan, yang pada akhirnya mempercepat terjadinya kerusakan, baik berupa retakan, lubang, maupun penurunan kualitas struktur jalan.
oleh karena itu, fraksi pan menegaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan harus dilakukan secara terpadu dengan pembenahan sistem drainase. pembangunan jalan tanpa didukung saluran air yang berfungsi dengan baik akan terus menyebabkan kerusakan berulang, terutama pada saat musim hujan.
fraksi pan mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan normalisasi dan perbaikan saluran drainase yang ada, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga memiliki daya tahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
fraksi pan juga menyoroti kondisi genangan air di beberapa titik dalam kota, yang setiap musim hujan selalu menjadi permasalahan berulang. salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan di depan rsud, di mana genangan air sering terjadi dengan ketinggian yang bahkan dapat mencapai lutut orang dewasa. kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat lokasi tersebut merupakan area pelayanan publik yang sangat vital dan membutuhkan akses yang aman dan lancar.
fraksi pan menilai bahwa permasalahan ini tidak dapat dianggap sebagai hal seasonal semata, melainkan mencerminkan masih belum optimalnya sistem drainase perkotaan, baik dari segi perencanaan, pembangunan, maupun pemeliharaan. genangan yang terus berulang menunjukkan bahwa saluran air tidak berfungsi secara maksimal, baik karena kapasitas yang tidak memadai maupun karena kondisi yang tersumbat dan tidak terawat.
oleh karena itu, fraksi pan menegaskan perlunya penanganan serius dan terukur terhadap titik-titik genangan di dalam kota, terutama pada area-area strategis dan pelayanan publik. pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase perkotaan, disertai dengan langkah konkret seperti normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, serta penataan lingkungan yang terintegrasi.
“kami menegaskan bahwa 5 (lima) rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah bukan sekedar formalitas legislasi, melainkan keputusan strategis yang akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan kabupaten sumbawa ke depan,” katanya.
fraksi pan mempandang, regulasi yang disusun tanpa kedalaman kajian, tanpa kejelasan implementasi, dan tanpa orientasi hasil yang terukur, pada akhirnya hanya akan menjadi beban administratif yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. oleh karena itu, fraksi pan menegaskan bahwa kebijakan yang akan ditetapkan harus benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekedar dokumen.
download: PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN – 5 RANPERDA USUL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
dalam posisi tersebut, fraksi pan pada prinsipnya dapat menerima 5 (lima) ranperda untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan penegasan yang jelas dan tegas, bahwa seluruh catatan kritis, masukan, dan koreksi yang telah disampaikan harus menjadi bagian integral dalam proses penyempurnaan ranperda, dan bukan sekedar menjadi pelengkap formal dalam proses pembahasan.
fraksi pan meyakini bahwa dprd memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan persetujuan, namun juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar berkualitas, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. oleh karena itu, fraksi pan akan terus mengawal proses pembahasan dan implementasi ranperda ini agar tetap berada dalam koridor kepentingan publik. (Using)
