Sumbawanews.com,- Pemerintah Kota Bandung mengusulkan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyusul lonjakan volume limbah yang tak tertangani akibat gelombang libur panjang sejak Lebaran hingga beberapa long weekend terakhir. Beban ini memperparah tekanan pada sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan di ambang batas kapasitas.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas wisata dan mobilitas masyarakat selama periode libur telah memicu kenaikan timbulan sampah hingga melampaui daya tampung sistem pengangkutan dan pengolahan lokal. Kota yang belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sendiri, kini masih sangat bergantung pada kuota pembuangan di TPPA Sarimukti, yang berada di bawah kewenangan provinsi.
“Selama libur panjang, beban lingkungan menjadi sangat berat. Kami sudah berupaya maksimal dengan penambahan armada dan intensitas pengangkutan, tapi residu yang dihasilkan tetap harus dibuang ke Sarimukti,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 1 Juni 2026.
Meski Pemprov Jabar memberikan tambahan kuota pengangkutan untuk meredam penumpukan sampah di sejumlah titik strategis—termasuk di Jalan Caringin Porib, Babakan Ciparay, yang sempat tergenang limbah selama dua bulan—kota ini tetap mengakui keterbatasan struktural. Sampah yang tak bisa diolah lebih lanjut di tingkat kota, seperti sisa plastik dan bahan non-organik, harus tetap dikirim ke TPA provinsi.
Farhan menekankan bahwa status darurat sampah bukan sekadar formalitas, melainkan alat hukum yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah darurat: penambahan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pengerahan sumber daya lintas sektor. Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu respons resmi dari Pemprov Jabar.
Di sisi lain, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif. “Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi antara warga, dunia usaha, dan pemangku kepentingan adalah kunci jangka panjang. Pemilahan sampah dari rumah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan kesadaran lingkungan harus jadi budaya, bukan sekadar kampanye,” tegasnya.
Kondisi ini mengingatkan pada krisis serupa yang pernah terjadi tahun lalu, ketika Bandung sempat mengalami penumpukan sampah di jalanan dan saluran air akibat kegagalan sistem pengangkutan. Kini, dengan libur yang semakin padat dan populasi yang terus bertambah, tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah tidak lagi bersifat sementara—melainkan struktural, dan membutuhkan solusi sistemik, bukan reaktif.
